 |
| Foto : Bupati Malang bersma peserta fiklatpim usai penutupan |
MALANGSATU.ID – Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV Angkatan Ke-29 tahun 2019 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, di ruang Anusopati, Komplek Pendopo Agung Kebupaten Malang, Jalan Agus Salim no.7 Kota Malang, di tutup oleh Bupati Malang HM Sanusi, Jumat 1/11/2019.
Diklatpimp Tingkat IV Tahun 2019 ini diikuti oleh 40 peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Dalam sambutanya, Bupati Malang HM Sanusi, menyampaikan, bahwa diklatpim ini dilakukan bertujuan untuk melatih kompetensi kepemimpinan pejabat daerah.
“Selamat bagi para peserta yang telah mengikuti kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan ke-29 Tahun 2019,” ujarnya.
Sedangjan Kepala Bidang (Kabid) Pengembangan Kepemimpinan Dasar dan Managerial, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) Moch. Suluh mengapresiasi atas proses diklatpim yang sudah dilalui para peserta.
“Selamat kepada bapak ibu alumni angkatan 29 ini yang telah dinyatakan lulus pada hari ini, ada yang mencapai nilai sangat memuaskan dan memuaskan,” ujarnya.
Suluh, mengatakan, angkatan ini sangat luar biasa karena semua bisa melalui proses diklatpim yang menguras waktu dan tenaga sehingga perlu ketekunan untuk mencapai hasil maksimal. Karena, proyek perubahan yang telah berjalan secara dua tahap yakni jangka menengah dan jangka panjang ini diharapkan terus berlanjut dalam rangka mewujudkan pemimpin perubahan di instansi masing-masing.
“Proyek perubahan ini sebagai pengganti kertas kerja yang mengetahui kemampuan para peserta menjalankan fungsi kepemimpinan, mengembangkan dan membangun karakter serta kemampuan integritas menyusun rencana kegiatan”, jelasnya.
Suluh, berharap para peserta diklatpim ini dapat membangun kerjasama tim terhadap stakeholder yang terlibat dan selalu berorientasi pada pola pikir bekerja secara profesional.
“Saya berharap para peserta diklatpim ini bisa membangun kerjasama tim terhadap stakeholder yang terlibat dan selalu berorientasi pada pola pikir bekerja secara profesional karena setiap proses yang berjalan membutuhkan dukungan semua pihak untuk mewujudkan reformasi birokrasi,” pungkasnya. (*)
