 |
| Foto : Bupati Malang didampingi Kepala Dinas TPHP Kab malang dalam pembukaan rakor KP3 |
MALANGSATU.ID – Bupati Malang membuka Rapat koordinadi (Rakor) dan evaluasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Malang digelar di hotel Grand Palace Malang, Rabu 11/12/2019.
Bupati Malang H.M Sanusi. Dalam sambutannya, menyoroti tentang pembagian kartu tani yang belum merata.
“Kartu tani merupakan sesuatu yang penting bagi para petani. Tidak sekadar untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, tapi kartu tani juga menjadi sarana akses layanan perbankkan”, ujarnya.
Bupati Malang menyampaikan bahwa kartu tani memiliki fungsi penting bagi petani.
“Kartu Tani ini memiliki fungsi yang cukup banyak. Bisa untuk simpanan, transaksi dan penyaluran pinjaman,” ujarnya.
Bupati Malang mengatakan, melalui kartu tani, maka petani dapat memperoleh kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi pada tiap pengecer atau kios yang telah ditunjuk untuk menyalurkan pupuk bersubsidi.
Lebih lanjut, Bupati Malang mengatakan bahwa penerapan penggunaan kartu tani sudah disosialisasikan sejak tahun 2018 lalu. Namun demikian dari target 103 ribu, baru 70 ribu kartu tani yang didistribusikan.
Melihat fakta tersebut, Bupati Malang berharap, melalui kegiatan rakor dan evaluasi KP3 ini, dapat diperoleh adanya solusi.
“Semoga melalui kegiatan ini ada kesamaan visi, dan dapat memperkaya wawasan mengenai kartu tani. Dan ke depan harapannya, dapat terwujud pemerataan distribusi pupuk bersubsidi, demi tercapainya produktivitas pertanian, sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Malang,” ungkapnya.
Ketua KP3 Kabupaten Malang, Drs Iriantoro MSi juga mengatakan hal yang sama terkait pendistribusian kartu tani yang belum sesuai target. Lantaran itu, pria yang juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, berharap adanya evaluasi. Sehingga menurut dia, ke depan tidak ada lagi kendala yang muncul terkait pendistribusian pupuk bersubsidi.
“Tema yang kami usung adalah pemantapan pelaksanaan kartu tani guna efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi. Sesuai dengan tema tersebut, kami berharap ke depan tidak ada lagi kendala penyaluran pupuk bersubsidi,” ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikulturan dan Perkebunan (DTPHP) Dr Budiar Anwar, mengatakan untuk pendistribusian pupuk bersubsidi saat ini tidak ada kendala. Karena jumlah pupuk yang didistribusikan kepada petani sudah dihitung dan sesuai data.
“Kalau ada petani yang kekurangan pupuk, ada pemakaiannya berlebihan,” ujarnya.
Terkait kartu tani yang belum merata, Budiar mengakuinya. Namun demikian bukan karena pihaknya tidak bekerja. Saat ini data untuk kartu tani sudah sesuai nama dan alamat.
“Tapi kan ada perubahan. Ada pemegang kartu tani meninggal, sehingga jumlahnya berubah. Ini yang wajib kami lakukan update lagi,” pungkasnya. (*)
