 |
| Foto : Sri Meicharini, Kepala Dispendukcapil Pemkab Malang |
MALANGSATU.ID – Upaya peningkatan pelayanan terhadap warga Kabupateb Makang dalam pengurusan administrasi kependusukan terus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, dengan rencana membeli mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).
Sri Meicharini, Kepala Dispendukcapil Pemkab Malang, mengatakan, berencana bakal melakukan pengadaan mesin pembuat administrasi kependudukan melalui Corporate Social Responbility (CSR) atau lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun 2020.
“Kami akan mengusulkan pengadaan alat tersebut melalui melalui CSR atau PAK di bulan Juni mendatang, dan diharapkan bisa selesai sekitar bulan Oktober,” ujarnya.
Bu Rini, begiti akrab dipanggil, pengadaan mesin ADM ini nantinya akan langsung melalui e-katalog. Sehingga, pihaknya bisa langsung membeli mesin tersebut.
“Proses pengadaannya tidak melalui lelang, tapi lewat e-katalog. Jadi kita belinya langsung ke penyedia,” jelasnya.
Bu Rini mengatakan bahwa dengan adanya mesin ADM ini, masyarakat dapat secara mandiri mencetak dokumen kependudukan dalam waktu cepat dan dapat dilakukan dari mana saja sesuai QR Code yang sudah diregistrasi di Dispendukcapil setempat. Mulai dari mencetak KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.
“Fungsinya mesin ini hanya untuk mencetak dokumen kependudukan saja. Untuk Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran itu cetaknya hanya memakai kertas putih ukuran A4,” terangnya.
Lebih lanjut, Bu Rini, mengatakan bahwa dalam pencetakan dokumen yang melalui ADM tersebut memang tidak menggunakan kertas berlogo sekuritas sebagaimana saat pengurusan manual. Namun, dokumen yang dicetak mesin ADM ini dipastikan tetap sah.
“Sekuritasnya ditandatangani secara elektronik. Jadi dokumen tersebut tetap sah. Dengan adanya mesin ADM ini bisa memudahkan masyarakat,” pungkasnya.
Perlu diketahui bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) telah meluncurkan mesin ADM di Grand City Surabaya, dan menjadi satu-satunya provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan implementasi layanan yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri. (*)
