Foto : Komisi II DPRD Kab malang lakukan sidak di gudang Bulog pakisaji |
MALANGSATU.ID – DPRD Kabuaten Malang pastikan stok beras sampai hari raya idul fitri 2020 aman. Hal ini diketahui setelah komisi II DRD Kabupaten Malang melakukan peninjauanatau sidak ke Gudang Bulog Sub.Drive VII Malang yang berada di Pakisaji Kabupaten Malang, Senin 6/4/2020.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi II, DPRD Kabupaten Malang, Hadi Mustofa yang memastikan stok beras di di tengah Pandemi Covid-19 masih aman hingga akhir lebaran Idul Fitri 2020 mendatang.
“Stok beras di Bulog aman untuk masyarakat Kabupaten Malang hingga akhir lebaran nanti,” ujarnya.
Hadi Mustofa, mengatakan ditengah Pandemi Covid-19 ini, kebutuhan masyarakat untuk beras meningkat, apalagi sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadhan.
“Untuk itu, tadi kami bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melakukan peninjauan ke Gudang Bulog Sub.Drive VII Malang yang berada di Pakisaji untuk melihat kesiapan dari ketersediaan stok beras”, ujarnya.
Menurut Gus Thop, begitu biasa dipanggil, menyampaikan karena beras merupakan kebutuhan pokok, maka pihaknya harus memastikan ketersedianya untuk masyarakat.
Foto : Wakil ketua komisi II, Mustofa Hadi |
“Beras merupakan kebutuhan pokok, setelah kami lihat, Bulog sanggup mencukupi dan mensuplainya, semoga pandemi Covid-19 cepat selesai,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Thop mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang segera melakukan pendataan cepat dan tepat agar pembagian beras yang diperuntukkan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) dapat secepatnya terlaksana supaya dapat membantu mengatasi ekonomi masyarakat dampak dari pandemi Covid-19.
“Bulog siapkan beras sebanyak 8.700 ton untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang hingga akhir lebaran, dan Bulog sudah mengeluarkan beras sebanyak 1.500 ton beras untuk setiap bulannya untuk masyarakat miskin,” jelasnya.
Gus Thop, menambahkan bahwa saat ini di Kabupaten Malang terdapat 69.704 Kepala Keluarga (KK) yang di luar Program Keluarga Harapan (PKH) atau RTM.
“Jumlah tersebut belum termasuk karyawan perusahaan berstatus tenaga kontrak yang di rumahkan, sedangkan untuk PKH ada sebanyak 217.888 KK,” ungkapnya.
Dengan adany apa demi coviid-19 ini, pihaknya mendesak pemerintah Kabupaten Malang untuk segera ambil tindakan pendistribusian bahan pokok tersebut. (*)