MALANGSATU.ID – Rencana pemekaran Kabupaten Malang dibahas serius dalam rapat pansus penyusunan RPJPD DPRD Kabuoaten Malang.
Hal ini seperti disampaikan oleh politisi Partai Gerindra, Zia’ul Haq yang menilai bahwa wacana pemekaran di sebagian wilayah Kabupaten Malang perlu diperhatikan serius. Terlebih jika rencana itu memang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat luas.
Menurut Zia, setidaknya saat ini ada 11 kecamatan yang rencananya akan melepaskan diri dari Kabupaten Malang. Kesebelan kecamatan itu yakni Lawang, Singosari, Pakis, Dau, Karangploso, Pujon, Ngantang, Kasembon, Jabung, Poncokusumo dan Tumpang.
“Tentu salah satu alasannya adalah pelayanan publik yang masih terlalu jauh. Yakni Kepanjen Sentris,” ujar Zia.
Bahkan rencana tersebut bukan hanya isapan jempol saja. Zia mengatakan rencana pemekaran itu juga telah tertuang di dalam dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Malang 2025-2045.
“Nah di dokumen RPJPD sudah kita sampaikan program strategis tahun pertama hingga keempat,” jelasnya.
Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang juga telah membentuk panitera khusus (pansus) terkait rencana pemekaran tersebut. Dirinya juga mengaku bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga diminta menyusun kajian.
“Sehingga ketika moratorium (pemekaran wilayah) dicabut Kemendagri, Pemkab Malang sudah bisa melakukannya, dokumen (RPJPD Kabupaten Malang 2025-2045) itu sudah berbunyi demikian,” jelas Zia.
Pria yang juga anggota DPRD Kabupaten Malang ini mengatakan, untuk bisa dilakukan pemekaran, terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan. Yakni kajian akademis, dukungan secara politik dan dukungan dari sisi sosial kemasyarakatan.
“Nah pansus yang dibentuk DPRD Kabupaten Malang ini kan salah satunya menghimpun aspirasi dari kelompok masyarakat. Artinya, manakala 2024 pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran, maka Pemkab Malang tinggal eksekusi. Artinya secara dokumen sudah disiapkan,” pungkasnya. (*)
