Disebut “Telmi”, Ketua GRIB Jaya Anggap Bupati Malang Gagal Paham Demokrasi

Foto : Damanhury Jab, ketua GRIB Jaya Kab Malang
Foto : Damanhury Jab, ketua GRIB Jaya Kab Malang

MALANGSATU.ID – Ketua GRIB Jaya, Damanhuri Jab menanggapi ucapan Buoayi Mlaang yang mengatakan bahwa pendemo soal BPJS PBID dan UHC adalah golongan Telmi alias telat mikir.

Bacaan Lainnya

Damanhuri Jab mengatakan bahwa ucapan itu tak pantas disampaikan oleh seorang Bupati, pemimoin sebuah daerah.

“Seorang Bupati harusnya paham dengan komunikasi publik. Ketika berbicara semestinya, dia (Bupati) tidak mengeluarkan kata-kata kasar atau tidak pantas (telmi) yang membuat sakit hati masyarakat”, ujarnya, jumat 28/6/2024.

Menurut Bang Jab, begitu akrab dipanggil, mengatakan bahwa respon Sanusi terhadap Aksi Demo yang dianggap “Telmi” mencerminkan ketidak pahaman Bupati tentang demokrasi.

“Permasalahan terkait pengawalan UHC itu hak demokrasi setiap warga negara, dan hak kami sebagai Organisasi masyarakat meyuarakan aspirasinya” Jelasnya, kepada pendoposatuid Jumat (28/06/2024).

Lebih Lanjut, Jab juga menganggap Pejabat atau kepala daerah harus siap menerima kritik.

Menangapi Respon Bupati  itu, Jab mengutip kata – kata Soe Hok Gie seorang aktifis ternama yang menentang kediktaktoran pemerintah.

“Kata Soe Hok Gie Pemimpin dan pejabat yang tidak mau menerima kritik  orang lain buang ke tong sampah, kita butuh pemimpin yang menerima koreksi dan kritik. ” ujar Jeb.

Dilansir dari bahaskita.com, kata “TELMI” biasa digunakan untuk menunjukan kondisi dimana seseorang lambat mengkap maksud lawan bicara kadang juga dipakai untuk situasi dimana seseorang salah dengar atau salah menangkap arti perkataan orang lain.

Bahkan untuk Membantah Penilaian “telmi” yang disampaikan Sanusi kepada para Pendemo, Ketua GRIB memaparkan perjalanan Ormasnya mengawal Permasalahan BPJS PBID sejak lama.

“GRIB yang pertama kali mengawal kasus BPJS PPID ini dan grib jaya yang menuntut Kadinkes untuk Mundur pertama kali. Bupati itu buta sejarah, gagap informasi. ketinggalan berita” lanjut Jeb.

Pada Pemberitaan Sebelumnya, pernyataan “telmi” yang disampaikan  Sanusi itu dilontarkan pada wawacara usai kegiatan sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2014 tentang pendanaan pendidikan.

Menurut Bupati Malang H.M Sanusi, saat demo beberapa waktu lalu yang salah satu tuntutannya meminta KPK dan kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk memeriksa Kepala Daerah

“Ada yang demo begini begini lah kok Bupati disuruh periksa sama kok dan Kejaksaan, sebelum diperiksa, Bupati sudah koordinasi dengan BPK dan KPK terkait BPJS kok, ya diguyu (ditertawai), itu informasinya telat jadi ya itu golongannya telat mikir (telmi),” ungkap Bupati Malang H.M Sanusi saat sosialisasi Peraturan Bupati nomor 5 2024 di Pendopo Kepanjen, Rabu (26/06/2024).

Berlangganan Udpate Terbaru di Telegram dan Google Berita

Pos terkait