 |
| Foto : Pegawai pemkab malang lakukan tes urine |
MALANGSATU.ID – Datangi kantor Pemkab Malang, tim dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Malang lakukan tes urine terhadap pegawai pemkab Malang, terutama para pegawai yang bekerja di tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin 7/10/2019.
Nurman Ramdansyah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, mengatakan bahwa tes urine diikuti 486 aparatur sipil negara (ASN), Mereka tersebar di tujuh OPD. Yakni Sekretariat Daerah sebanyak 148 orang. Dinas Perhubungan sebanyak 118 orang dan Dinas Pendapatan Daerah 73 orang. Lalu, BKPSDM sebanyak 3 orang.
“RSUD Lawang 95 orang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 24 orang, Dinas Pertanahan 21 orang serta 4 orang PNS yang belum mengikuti tes urine tahun sebelumnya,” jelasnya.
Nurman mengatakan bahwa pemeriksaan tes urine tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan instruksi presiden Nomor 6 Tahun 2018. Seperti tertuang dalam peraturan tersebut, ASN harus terbebas sekaligus terlibat dalam rencana pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN).
“Ada tiga tim yang kami sebar untuk melakukan tes urine secara bersamaan. Setiap tim didampingi oleh petugas dari BNN Kabupaten Malang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nurman, mengatakan untuk hasil pemeriksaan tes urine, menunggu dari BNN Kabupaten Malang.
“Karena hasilnya baru bisa diketahui seminggu setelah pemeriksaan ini,” tuturnya.
Terpisah, Kepala BNN Kabupaten Malang, Letkol Laut (CPM) Agus Musrichin menyampaikan bahwa ada tiga parameter yang menjadi indikator dalam tes urine di lingkungan Pemkab Malang. Yakni, ganja, benzo serta sabu-sabu.
Agus menambahkan bahwa sepanjang tahun 2019, BNN belum menerima laporan maupun assessment penggunaan zat psikotropika dari kalangan ASN. Namun sebagai upaya pencegahan, dia mengimbau supaya instansi pemerintahan yang belum melakukan tes urine, supaya segara diagendakan.
“10 Oktober nanti, saya akan melaporkan semua hasil kegiatan baik soalisalisasi, assessment, screening test, maupun pembentukan satgas kepada Pak Bupati,” pungkasnya. (*)
