Kepala OPD Banyak Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD, Wabup Akan Laporkan Ke Bupati Malang

  • Whatsapp
Foto : Wakil Bupati Malang saat bicara didepan media usai rapat paripurna DPRD
Foto : Wakil Bupati Malang saat bicara didepan media usai rapat paripurna DPRD

MALANGSATU.ID – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang tentang agenda persetujuan bersama antara Bupati Malang dan DPRD Kabupaten Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 yang dilkasnakan pada hari Senin 27/6/2022. Mengundang keprihatinan Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto atas banyaknya Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD.

Bacaan Lainnya

Wakil Bupati Malang mengungkapkan keprihatinannya tersebut saat dirinya menyampaikan pandangan dalam sidang paripurna DPRD.

“Perlu jadi catatan bagi saya sebagai pengawas Kinerja Pegawai terutama Kepala OPD, Saya lihat banyak yang tidak hadir tanpa adanya pemberitahuan dan diwakilkan. Akan kami laporkan langsung ke Pak Bupati,” ujaarnya, disela-sela menyampaikan sambutannya pada Sidang Paripurna DPRD tersebut.

Didik mengatakan bahwa keprihatinannya tersebut sangat beralasan, pasalnya rapat paripurna tersebut dinilai sangat penting membahas tentang laporan pertanggungjawaban APBD pemerintah Kabupaten Malang dan beberapa masukan dari dewan kepada pemerintah untuk melakukan berbagai perbaikan program, capaian serta penggunaan uang negara setiap tahunnya.

Menurut Wakil Bupati, Didik Gatot Subroto, seharusnya para Kepala OPD tersebut lebih bijak menilai tingkat urgensi sebuah rapat di dewan, salah satunya seperti rapat LKPJ APBD seperti ini.

“Kepala OPD harusnya lebih bijak dalam menilai urgensi rapat paripurna, rapat paripurna ini penting karena menyangkut LKPJ APBD”, ujarnya.

Atas kejadian tersebut, dirinya akan segera melaporkan hal ini ke Bupati Malang sebagai masukan darinya.

Didik mengatakan bahwa nantinya terkait masalah keputusannya maupun kebijakan menjadi wewenang penuh Bupati Malang.

“Kami berharap hal ini tidak terjadi lagi, karena di rapat dewan seperti ini kan sangat penting yang menyangkut berbagai hal di Kabupaten Malang mulai perencanaan, penataan dan penggunaan anggaran serta pelaporan atas kinerja yang dilakukan Pemerintah,” pungkasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait