Bahas Penataan Sungai Metro, Begini Masukan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang

  • Whatsapp
Foto : Amarta Faza, ST, M.Sos.
Foto : Amarta Faza, ST, M.Sos.

MALANGSAATU.ID – Agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka kelestarian dan keserasian ekosistem semisal penataan sungai utamanya di musim hujan sangat dibutuhkan.

Bacaan Lainnya

Dalam pertemuan membahas Penataan Sungai Metro, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang
Amarta Faza, ST, M. Sos memaparkan beberapa masukan penting.

Anggota Komisi III Amarta Faza, ST, M.Sos mengingatkan bahwa berdasar pasal 33 ayat (3) UUD 1945 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Sebagaimana amanah PP 37 tahun 2012 :
Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya,” tegas Anggota Komisi III Amarta Faza, ST, M.Sos.

Seperti diketahui, dalam upaya perencanaan penataan Sungai Metro Kepanjen, digelar FGD (Forum Group Discussion) di Pakisaji Kabupaten Malang, bersama anggota DPRD Kabupaten Malang, Selasa (23/11/2021).

Kegiatan FGD digelar di Gedung Cindewilis Pakisaji, Kabupaten Malang.
FGD ini diikuti peserta meliputi : pegiat lingkungan, kepala desa dan jajarannya, dan OPD terkait.

Dalam FGD membahas penataan Sungai Metro ini, anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Amarta Faza, ST, M.Sos menyampaikan sejumlah point masukan penting.

“Agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan,” katanya.

” Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2010 menetapkan kelas air Sungai Metro adalah kelas II. Maka, baku mutu kualitas air yang dibutuhkan diharapkan mampu menunjang beberapa aktifitas seperti mengairi pertanaman, sarana rekreasi air, hingga penunjang peternakan dan pengairan,” ungkapnya.

“Namun saat ini, kondisi Sungai Metro tidak memenuhi kondisi diatas dan memerlukan rehabilitasi. Ada beberapa hal dapat dilakukan pemerintah, seperti memperkuat melalui Perda perlindungan lingkungan, sosialisasi terkait limbah, pengerukan sedimen, hingga penyediaan laboratorium lingkungan hidup,” urainya.

“Peran sektor industri juga diperlukan. Sebagai contoh wajibnya UKL-UPL dan IPAL. Sedangkan peran masyarakat diperlukan diantaranya pemahaman terkait limbah dan sampah, hingga hadirnya kader lingkungan maupun komunitas hijau,” sambungnya.

“Semua pihak harus bekerja bersama baik pemerintah, industri dan masyarakat untuk mewujudkan sungai kita yang bermanfaat serta berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait