Tolak Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021, LP Maarif Jawa Timur Sampaikan Pernyataan Sikap

  • Whatsapp
Foto : KH. Noor Shodiq Askandar, ketua LP Maarif Jawa Timur
Foto : KH. Noor Shodiq Askandar, ketua LP Maarif Jawa Timur

MALANGSATU.ID – Kebijakan mentri Pendidikan dengan mengeluarkan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler mendapatkan tanggapan keras dan penolakan dari Lembaga Pendidikan atau LP Maarif NU Jawa Timur.

Bacaan Lainnya

Lembaga Pendidikan atau LP Maarif NU Jawa Timur menilai kebijakan tersebut dapat membatasi akses pendidikan masyarakat.

Penolakan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap LP Maarif NU Jawa Timur, yang disampaikan oleh H. Noor Shodiq Askandar sebagai ketua yang mengatakan, bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Gus Shodiq, sapaan akrabnya mengatakan bahwa negara dalam kondisi apapun harus hadir memberikan pendidikan layak kepada rakyatnya.

“Peran pemerintah adalah memfasilitasi pemenuhan layanan pendidikan, salah satunya melalui bantuan opersional sekolah (BOS)”, ujarnya.

Akan tetapi, menurut Gus Shodiq, sangat disayangkan jika pemerintah dalam menjalankan fungsi tersebut berubah menjadi yang semula sebagai penyedia layanan pendidikan kemudian menjadi aparatur yang membatasi akses pendidikan masyarakat melalui penghentian dana BOS bagi sekolah yang memiliki peserta didik yang kurang dari 60 siswa selama tiga tahun terakhir.

“1Kebijakan pemerintah melalui Permendikbud nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah regular mencerminkan bahwa pemerintah tidak peduli dengan masyarakat yang sudah bersusah payah membuka layanan pendidikan agar putra-putri masyarakat mendapatkan pendidikan dengan mudah,” tegasnya, Minggu 5/9/2021.

Gus Shodiq juga mengatakan bahwa dana BOS yang diberikan adalah berbasis pada jumlah murid yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bukan berbasiskan lembaga penyelenggara.

Dengan keluarnya kebijakan atau permendikbud tersebut, LP Maarif NU Jawa Timur melalui pernyataan sikapnya menolak dan mengeluarkan pernyataan sebagai berikut :

  1. Menolak pemberlakuan Permendikbud No 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler Bab II Penerima dana BOS Reguler Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler
  2. Mendesak pemerintah terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI agar menghapus persyaratan penerima dana BOS Reguler yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d tentang Sekolah Penerima Dana BOS Reguler
  3. Mengajak pemerintah baik eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan pemerintahan terutama mengelola pendidikan mengedepankan fungsi tolerasi (tasamuh), berimbang (Tawazun), berkeadilan (I’tidal) dan mengutamakan pelayanan sebagai pengayom seluruh satuan pendidikan agar tidak terjadi diskriminasi dan mengedankan UUD 1945 pasal 31.

LP Maarif NU Jawa Timur berharap negara hadir ditengah-tengah masyarakat dalam pemenuhan hak pendidikan dalam kondisi apapun.

Gus Shodiq juga berharap bahwa suara masyarakat, terutama para pengelola lembaga pendidikan agar didengarkan dan menjadi perhatian, terutama soal penolakan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait