GERPAS (Gerakan Rakyat Pantai Malang Selatan) Akan Laporkan Wali Kota Malang ke Mendagri

  • Whatsapp
Foto : Sibaweh, koordinator Gerpas Malang selatan
Foto : Sibaweh, koordinator Gerpas Malang selatan

MALANGSATU.ID – Gerakan Rakyat Pantai Selatan (GERPAS) akan berkirim surat ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar menjatuhkan sanksi tegas kepada rombongan pejabat Kota Malang yang bertamasya memaksa masuk pantai Malang Selatan di tengah Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3.

Bacaan Lainnya

Koordinator Gerpas, Sibaweh mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Malang masih level 3 PPKM sesuai Inmendagri.

“Bahwa Kabupaten Malang masih dalam situasi Pandemi dan masih masuk dalam level 3 PPKM sesuai Inmendagri, seluruh tempat wisata, termasuk Pantai Malang Selatan ditutup sementara, ” ujarnya, Selasa 21/9/2021.

Upaya itu lanjutnya untuk mendukung program Pemerintah pusat dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19, sehingga tidak muncul klaster wisata.

“Kami masyarakat Malang Selatan taat dan patuh terhadap peraturan yang dikeluarkan pemerintah itu, melaksanakan PPKM,” terangnya.

Sehingga, kata Sibaweh, seluruh pantai ditutup sementara. Pedagang di sekitar pantai juha dengan rela hati menutup seluruh toko, kios dan warung yang berada di sekitar Pantai Selatan Kabupaten Malang.

“Tetapi sayangnya rombongan Pejabat Kota Malang memaksa masuk Pantai Selatan yaitu Kondang Merak, menjadikan preseden buruk bagi penegakan protokol kesehatan (prokes), ” urainya.

Karenanya, GERPAS akan berkirim surat kepada Mendagri agar menjatuhkan sanksi tegas kepada pejabat di Kota Malang. Ia menjelaskan seharusnya sebagai pejabat publik, memberikan contoh yang baik dalam penegakan aturan PPKM.

“Tetapi kami mensinyalir ‘tamasya’ maupun Gowes lah, apapun bahasanya itu, kami tengarai melanggar PPKM. Lihat di foto-foto yang beredar itu, mana ada jaga jarak, apa ada pakai masker semua, ” tanya Baweh sapaan akrab Sibaweh.

Juga pada foto yang beredar itu, terlihat banyak makanan yang disiapkan. Artinya, kata Baweh ada kesengajaan para pejabat Kota Malang itu bertamasya.

“Iya benar awalnya gowes karena ada sepeda yang diangkut kendaraan plat merah, tapi usai gowes mereka bertamasya, sama seperti saya dan saudara saudara saya kalau main ke pantai ya begitu cara menyiapkan makanannya, ” bebernya.

Baweh juga menyebut, kendaraan roda empat yang digunakan mengangkut sepeda itu plat merah.

“Ingat kah kalian (pejabat Kota Malang; red) saat melakukan operasi penegakan proses, galaknya bukan main,” tandanya.

“Bahkan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Malang yang masih buka di jam malam saat itu kalian bubarkan, kalian suruh tutup demi PPKM, sekarang kalian berkhianat pada aturan yang harusnya kalian tegakkan sendiri,” tukas Baweh.

Baweh menegaskan Mendagri dan Aparat Penegak Hukum (APH) harus patuh dan amanah dalam menegakkan aturan PPKM agar itikad baik Presiden RI Joko Widodo dalam menyelamatkan Bangsa dan Negara dari serangan COVID-19 betul betul maksimal.

“Kami Rakyat Pantai Selatan meminta Mendagri eksekusi pelanggar PPKM, siapapun itu,” pungkasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait