Rektor Unira Malang Paparkan 5 Catatan Untuk Omnibus Law

  • Whatsapp
Foto : DR Hasan Abadi, Rektor Unira Malang
Foto : DR Hasan Abadi, Rektor Unira Malang

MALANGSATU.ID – Pengesahan UU Omnibus Law banyak menuai demo dari mahasiswa dan buruh di berbagai kota di Indonesia, maka Omnibus Law diharapkan mampu memperluas terciptanya lapangan kerja dan kemudahan berinvestasi.

Bacaan Lainnya

Namun selayaknya, kemudahan perijinan, dan pengentasan angka pengangguran diharapkan tidak bertabrakan dengan asas keadilan.

“Kemudahan perijinan, dan pengentasan angka pengangguran, tentu tidak elok kalau bertabrakan dengan asas keadilan. Jangan sampai nanti prakteknya malah adanya penggelembungan kesejahteraan di segelintir orang saja,” tandas Rektor Univesitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang Dr. Hasan Abadi, Sabtu 10/10/2020.

Selain satu point diatas, pria yang juga wakil ketua PW GP Ansor Provinsi Jawa Timur ini mengatakan masih ada empat poin lainnya.

Hasan menuturkan, beberapa pasal khususnya yang terkait dengan minerba perlu dikaji ulang, terkait dengan peluang royalti penerimaan negara dari sektor pertambangan khususnya batubara.

“Beberapa pasal khususnya yang terkait dengan minerba perlu dikaji ulang, terkait dengan peluang royalti penerimaan negara dari sektor khususnya batubara,” papar Hasan Abadi.

Hasan menjelaskan, catatan berikutnya adalah akan lebih baik, kalau UU sepenting ini tidak tergesa-gesa ditetapkan.

“Akan lebih baik kalau UU sepenting ini tidak grusa grusu ditetapkan, perlu waktu yang cukup untuk uji publik sebelum diundangkan,” urai Hasan Abadi.

Selanjutnya Hasan mengungkapkan untuk demo, semestinya dilakukan secara santun.

“Demo yang pro maupun kontra, harus dilakukan dengan cara yang beradab, masing-masing harus menahan diri untuk tidak bertindak melakukan kekerasaan. Terutama aparat keamanan harus menjadi pengayom masyarakat banyak dengan bertindak simpatik dalam pengamanan,” imbuh Hasan Abadi.

Dalam poin catatatn kelima, hasan abadi mengatakan, upaya Judicial Review perlu didukung sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku.

“Upaya judicial review perlu didukung sebagai bentuk ketaatan pada mekanisme hukum yang berlaku,” pungkas Hasan Abadi. (*).

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait