Pilih Audiensi, SPSI Kabupaten Malang Desak DPRD Dukung Pernyataan Sikap Penolakan UU Cipta Kerja

  • Whatsapp
Foto : SPSI Kab Malang lakukan audiensi dengan DPRD Kab Malang
Foto : SPSI Kab Malang lakukan audiensi dengan DPRD Kab Malang

MALANGSATU.ID – Pilih lakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Malang, Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K.SPSI) Kabupaten Malang desak DPRD Kabupaten Malang untuk mendukung upaya buruh dalam menolak disahkannya Undang-undang Cipta kerja, Kamis 8/10/2020.

Bacaan Lainnya

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPC K.SPSI Kabupaten Malang, Kusmantoro Widodo yang datang bersama puluhan pekerja yang berasal dari berbagai Perwakilan Unit Kerja (PUK) SPSI di masing-masing perusahaan yang mengatakan bahwa kedatangannya ke gedung DPRD Kabupaten Malang untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutannya terkait Undang-Undang Omnibus Law.

“Di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini beberapa hal yang menjadi catatan serikat pekerja se Indonesia terkait dengan hak-hak perlindungan buruh yang kelihatannya dikurangi,” ujarnya.

Kusmantoro Widodo mengatakan bahwa dengan dikuranginya hak-hak dari perlindungan pekerja dan buruh maka K.SPSI masing-masing di daerah yang ada di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur untuk mendesak DPRD di masing-masing daerah melanjutkan tuntutannya ke DPR-RI. 

Kusmantaro Widodo menambahkan bahwa terdapat beberapa poin tuntutan K.SPSI yang terdapat pada Undang-Undang Omnibus Law klaster ketenagakerjaan. 

“Salah satunya adalah terkait dengan pesangon, kemudian hak perlindungan terhadap tenaga kerja kontrak maupun outsourching. Kemudian cuti yang memang tetap ada, tetapi hak atas uang pengganti cuti itu tidak ada,” terangnya.

Dalam pertemuan audiensi tersebut juga dilakukan pembubuhan tanda tangan oleh 15 Ketua Perwakilan Unit Kerja (PUK) SPSI di Kabupaten Malang dan juga disertai oleh tandatangan perwakilan anggota DPRD yakni dari Plt. Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodikul Amin dan Hadi Mustofa dari Partai Demokrat. 

Sementara itu, Sodikul Amin selaku Plt. Ketua DPRD Kabupaten Malang, menanggapi audiensi yang dilakukan oleh DPC K.SPSI Kabupaten Malang, bahwa dirinya mengapresiasi langkah yang diambil dengan cara elegan dan tidak mengarah ke tindakan yang anarkis. 

“Kita bersyukur, penyampaian aspirasi dari teman-teman SPSI Kabupaten Malang secara elegan telah hadir melaksanakan audiensi dengan kami DPRD. Kaitannya dengan penetapan Omnibus Law khususnya pada Undang-Undang Cipta Kerja,” ujarnya. 

Sodikul Amin juga mengatakan bahwa saat dilakukan audiensi juga terdapat keluhan-keluhan dari para anggota serikat pekerja yang dirasa ke depan akan sangat memberatkan. 

“Artinya jika itu dilaksanakan akan ada situasi yang merugikan. Baik itu secara ekonomi ataupun merugikan di bidang yang lain,” ungkapnya. 

Sodikul Amin mengatakan bahwa terkait harapan dari kawan-kawan DPC K.SPSI Kabupaten Malang di mana mendesak DPRD Kabupaten Malang yang merupakan representasi masyarakat Kabupaten Malang agar terus memback-up tuntutan dari para serikat pekerja. 

“Mereka berharap kepada kita untuk membackup apa yang mereka tuntut untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja,” tuturnya. 

Lebih lanjut, Sodikul Amin mengatakan bahwa dengan sudah ditetapkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka terdapat beberapa mekanisme yang harus dilakukan jika melakukan penolakan. Salah satunya juga melalui komunikasi lebih lanjut dengan anggota DPR-RI dari Dapil Malang Raya.

“Karena ini sudah ditetapkan sebagai Undang-Undang. Salah satunya adalah kita akan komunikasi dengan anggota DPR RI Dapil Malang Raya secara hati ke hati,” ungkapnya. 

Sodikul Amin menyampaikan bahwa dalam waktu dekat tuntutan dari DPC K.SPSI Kabupaten Malang yang telah diserahkan kepada DPRD Kabupaten Malang akan segera dilanjutkan kepada anggota DPR-RI. 

“Dalam waktu dekat, paling tidak minggu depan lah harus segera dikirim. Kita juga tidak mau menunda-nunda, karena nanti akan berdampak kurang baik terhadap tanggung jawab ini,” pungkasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait