PBNU Minta Penyelenggara dan Pemerintah Tunda Pilkada Serentak 2020

  • Whatsapp
Foto : KH Said Agil Siroj, ketua umum PBNU
Foto : KH Said Agil Siroj, ketua umum PBNU

MALANGSATU.ID – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta pilkada serentak tahun 2020 ditunda. Hal ini karena saat ini Indonesia tengah mengalami krisis kesehatan, yakni pandemi Covid-19 yang sudah menyebar di 34 Provinsi.

Bacaan Lainnya

Dengan melihat situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang terus meningkat, PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) secara tegas menyampaikan dan meminta kepada seluruh pihak terkait untuk Pilkada serentak tahun 2020 agar ditunda terlebih dahulu.

Hal ini disampaikan oleh Ketua PBNU KH Said Aqil Siraj melalui keterangan resmi tertulisnya yang mengatakan, bahwa permintaan agar menunda pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 karena mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19.

“Meminta kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, Pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat pandemi terlewati,” ujarnya dalam rilis resminya, Minggu 20/9/2020.

KH Said Aqil Siraj, dalam rilis nya menyampaikan meskipun pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mobilisasi massa yang cukup banyak pasti bakal terjadi. Seperti contoh pada tahapan pendaftaran calon yang masih saja terdapat massa dari masing-masing Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) kepala daerah yang ikut dan berkumpulnya massa dengan jumlah banyak.

“Kendatipun ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, terbukti dalam pendaftaran pasangan calon telah terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan,” terangnya.

Hal itu pun juga telah terbukti pada beberapa calon kepala daerah dan penyelenggara Pilkada serentak tahun 2020 telah terbukti secara klinis yang menyatakan, bahwa telah terkonfirmasi positif Covid-19.

Ini yang menjadi kekhawatiran selama kurang lebih tiga bulan ke depan berjalan, terkait munculnya klaster dalam Pilkada serentak tahun 2020.

Selain itu, PBNU juga meminta terkait penggunaan anggaran agar dilakukan realokasi anggaran terkait Pilkada serentak tahun 2020 dialihkan untuk penanganan kesehatan Covid-19.

“Meminta untuk merealokasikan anggaran Pilkada bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial,” ujarnya.

KH Said Agil juga dalam keterangan resminya mengingatkan, kepada seluruh warga Nadhliyin terkait hasil-hasil Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Kempek, Cirebon pada tahun 2012 silam.

“Mengingatkan kembali perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan mudharat berupa politik uang dan politik biaya tinggi,” jelasnya.

Sebagai informasi bahwa pada Pilkada serentak tahun 2020 ini akan di selenggarakan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota yang pada tanggal 9 Desember 2020 akan menyelenggarakan Pilkada secara serentak. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait