Tanggapi Malang Jejeg, KPU Kabupaten Malang Persilahkan Ajukan Gugatan

  • Whatsapp
Foto : Anis Suhartini, ketua KPU Kab Malang
Foto : Anis Suhartini, ketua KPU Kab Malang

MALANGSATU.ID – Menanggapi tim Malang Jejeg yang tidak menerima hasil verifikasi faktual perbaikan dan bahkan akan menempuh jalur hukum.
KPU Kabupaten Malang angkat bicara.

Bacaan Lainnya

Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, usai Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan, di Kantor DPRD Kabupaten Malang, mengatakan bahwa rekapitulasi sudah selesai.

“Hasil rekap sudah selesai. Tapi belum selesai untuk mereka, karena masih bisa menggunakan haknya untuk mengajukan sengketa hasil dan prosesnya bisa ditujukan pada Bawaslu,” ujarnya, Jumat 21/8/2020.

Anis mengatakan bahwa KPU Kabupaten Malang juga menolak permintaan dari Malang Jejeg untuk waktu tambahan verifikasi faktual perbaikan selama 2 hari.

“Keberatannya dituangkan dalam lampiran BA7. Kami belum melihat lampiran BA7 karena masih dalam proses. Jadi, apa yang jadi keberatan dari pasangan bakal calon bisa disampaikan setelah ada pada kami,” terangnya.

Anis juga menjawab tudingan bahwa KPU Kabupaten Malang tidak melakukan verifikasi di beberapa kecamatan yang menjadi basis dukungan Heri Cahyono.

“Pada prinsipnya di verifikasi perbaikan ini kewajiban untuk menghadirkan dukungan ada di LO (Liaison Officer). Kemudian kami wajib memverifikasi dukungan yang dihadirkan oleh LO atau dukungan yang di datangkan pada kantor PPS (Panitia Pelaksana Pemilu),” terangnya.

Anis menyampaikan bahwa dukungan yang tidak dilakukan verifikasi faktual adalah yang tidak lolos verifikasi administrasi.

“Ketika ada yang belum diverifikasi faktual, artinya itu dukungan yang tidak memenuhi syarat. Karena prinsip kami di regulasi memverifikasi dukungan yang dihadirkan atau didatangkan LO,” jelasnya.

Anis juga menjelaskan terkait dugaan pembiaran yang dilakukan KPU Kabupaten Malang, sehingga membuat banyak dukungan calon perseorangan tidak sempat dilakukan verifikasi faktual.

“Di level bawah atau desa ada koordinasi yang dilakukan oleh PPS, LO dan PKD (Panitia Pengawas Kelurahan/Desa) terkait jadwal untuk verifikasi faktual di titik dimana tempat berkumpulnya dilakukan verifikasi pendukung tersebut,” ujarnya.

Anis kemudian mempertanyakan pembiaran yang mana yang dimaksud oleh Malang Jejeg.

“Karena dalam koordinasi itu disampaikan jadwalnya. Artinya, ketika PPS ini tidak melakukan verifikasi faktual, berarti PPS ini tidak ada undangan untuk memverifikasi dukungan mereka,” ujarnya.

“Justru akan menjadi salah jika PPS ini melakukan secara aktif memverifikasi dukungan-dukungan. Karena itu harusnya dilakukan di awal, jelas ada mekanisme yang berbeda terkait verifikasi faktual diperbaikan,” tambahnya.

Anis menegaskan bahwa KPU Kabupaten Malang tidak melakukan pembiaran sama sekali.

“Kami tidak melakukan pembiaran, karena semua sudah dilakukan berdasarkan proses,” tandasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait