Gelar Workshop Pengawasan Pemilukada, PKPD Fisip UB Beketjasama Dengan Bawaslu Kab Malang

  • Whatsapp
Foto : Workshop pengawasan Pemilukada fisip UB dan Bawaslu kab mlaang
Foto : Workshop pengawasan Pemilukada fisip UB dan Bawaslu kab mlaang

MALANGSATU.ID – Pusat Kajian Pemilu dan Demokrasi (PKPD) FISIP Universitas Brawijaya menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Malang, hal ini dilakukan untuk menjalankan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bacaan Lainnya

Kegitaan yang dilaksanakan bersama Bawasku Kabupaten Malang adalah workshop pengembangan model pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilukada berbasis pada kearifan lokal di Kabupaten Malang pada pilkada Kabupaten Malang tahun 2020, kegiatan ini dilaksanakan, Minggu 16/8/2020 disebuah hotel di Kepanjen.

Salah satu pemateri yang juga dosen Fisip UB, Tri Hendra mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan civitas akademika UB dalam rangka berkontribusi kepada kelompok-kelompok sosial untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, atau juga dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan pada kelompok/instansi terkait dalam masyarakat.

“Pada tahun 2020 ini, PKPD melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang relevan dengan bidang kajiannya, yakni kepemiluan dan demokrasi”, ujarnya.

Menurut Tri Hendra, bahwa pogram pengabdian masyarakat PKPD ini dilakukan di Kabupaten Malang, karena pada tahun 2020 ini Kabupaten Malang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) serentak, selain 18 Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur.

“Target yang ingin disasar dari program pengabdian ini adalah segenap jajaran yang ada di bawah Bawaslu Kabupaten Malang, yakni panitia pengawas pemilu (Panwaslu) kecamatan,dan relawan pengawas yang dibentuk oleh Bawaslu”, terangnya.

Tri Hendra menyampaukan, bahwa Karena keterbatasan alokasi peserta kegiatan, maka akan dipilih jajaran pengawas pemilu yang ada di wilayah rawan pelanggaran pemilu, atau wilayah yang pernah menyelesaikan kasus pelanggaran, atau wilayah lain yang memiliki kekhasan tertentu sesuai dengan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Malang.

“Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah berupa workshop terstruktur selama satu hari, melibatkan 30 peserta sesuai kriteria di atas”, terangnya.

Dalam kegiatan workshop ini, dimulai dengan pemaparan materi yang diikuti dengan penyusunan rencana tindak lanjut (RTL) secara partisipatif, berupa pelatihan menyusun perencanaan program pengawasan dan menyusun pelaporan yang efektif.

“Kegiatan workshop ini dalam rangka memberikan penguatan kognitif, skill penanganan masalah, manajemen berjejaring dan pemahaman regulasi kepemiluan”, ujar Tri Hendra.

Sehingga akan melibatkan akademisi dari PKPD dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang sebagai narasumber dan fasilitator.

Fasilitator akan memandu penyusunan RTL berupa template program kerja yang akan digunakan peserta hingga beberapa pasca workshop, dalam mengawasi, mencegah dan menyelesaikan pelanggaran pemilu di daerahnya.

“Tidak hanya berhenti hingga penyusunan RTL partisipatif, namun pasca kegiatan workshop seluruh peserta akan menjalani proses monitoring dan evaluasi dari tim Bawaslu Kabupaten Malang dan Pusat Kajian Pemilu dan Demokrasi, untuk memastikan bahwa hasil workshop bisa diterapkan dan berdampak terhadap penyelesaian masalah di masyarakat,” tandas Tri Hendra. (*).

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait