Maklumat Kapolri Dicabut, Polres Malang Masih Larang Masyarakat Gelar Acara Keramaian

  • Whatsapp
Foto : Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar bersama Bupati Malang dan Dandim 1808
Foto : Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar bersama Bupati Malang dan Dandim 1808

MALANGSATU.ID – Meskipun maklumat Kapolri terkait kerumunanan masa dan keramaian sudah dicabut namun Kepolisian Resor (Polres) Malang masih melarang masyarakat Kabupaten Malang untuk mengadakan acara yang dapat menimbulkan kerumunan dan keramaian.

Bacaan Lainnya

Hal ini disampaikan oleh Kapolres Malang AKBP Hendri Umar yang memberikan beberapa alasan terkait masih dilarangnya masyarakat untuk mengadakan acara yang mengundang banyak orang dalam jumlah banyak. 

Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar menyampaikan bahwa alasan masih dilarang nya pengumpulan masa dalam jumlah banyak adalah karena jumlah pasien positif Covid-19 di Kabupaten Malang yang masih belum melandai, hal itu juga yang menjadi pertimbangan utama Polres Malang dalam memberikan izin keramaian.
Namun demikian, jika nantinya sudah melandai baru akan diatur kembali skema terkait izin keramaian. 

“Kabupaten Malang sampai saat ini kurvanya belum melandai. Laporan tadi malam saja masih nambah 11, dan jumlahnya bertambah menjadi 234 pasien positif di Kabupaten Malang, jadi belum ada tanda-tanda melandai”, terangnya, Jumat 3/7/2020.

Kapolres Malang mengatakan bahwa pihaknya akan terus tingkatkan kedisiplinan masyarakat.

“Kami akan lebih tingkatkan intensitas pendisiplinan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolres Malang menyampaikan terkait jenis kegiatan keramaian yang dilarang oleh Polres Malang yakni meliputi semua kegiatan yang dapat mengundang orang banyak, termasuk kegiatan acara konser musik hingga pada acara-acara pengajian. 

“Kegiatan keramaian sampai saat ini belum diperbolehkan. Baik itu konser musik, ataupun mohon maaf ya, pengajian-pengajian. Itu benar-benar kami sarankan untuk tidak dilaksanakan,” ujarnya.

Kapolres Mlaang, AKBP Hendri Umar menambahkan bahwa untuk kegiatan keramainnya sendiri terdapat pengeculian pada prosesi sakral dalam kehidupan, yakni seperti prosesi akad nikah masih membolehkan. Tetapi harus tetap menjalankan protokol kesehatan Covid-19 dan tidak boleh mengadakan acara resepsi.

“Hajatan warga kami imbau hanya sifatnya akad nikah. Dan itupun hanya melibatkan keluarga inti saja. Jadi hanya dilaksanakan di dalam rumah, jadi tanpa mengundang kerabat dalam jumlah besar,” jelasnya.

Kapolres Malang beralasan bahwa jika terjadi pengumpulan orang yang cukup banyak akan ada persebaran Covid-19 dari kluster baru.

“Karena masyarakat Kabupaten Malang masih saja ada yang mencuri kesempatan dalam kesempitan yang jika tetap nekat akan dilakukan pembubaran”, pungkasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait