DPRD Kab Malang Setujui LPJ Bupati Malang Untuk APBD Tahun Anggaran 2019

  • Whatsapp
Foto : Abdullah Satar, jubir DPRD serahkan hasil pandangan umum DPRD atas LPJ Bupati Malang
Foto : Abdullah Satar, jubir DPRD serahkan hasil pandangan umum DPRD atas LPJ Bupati Malang

MALANGSATU.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Bupati Malang terhadap APBD tahun 2019.

Bacaan Lainnya

Hal itu diutarakan Juru Bicara Dewan dari Fraksi PKB Abdullah Satar saat menyampaikan tanggapan DPRD terhadap hasil pembahasan rancangan Perda dan LPJ pelaksanaan APBD tahun 2019 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang di gedung Dewan Kepanjen, Selasa 28/7/2020.

Abdullah Satar sebgaai juru bicara Dewan menjelaskan bahwa LPJ pelaksanaan APBD yang memuat Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

“Mencermati Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019, Badan Anggaran memberikan apresiasi atas pelaksanaan yang telah sesuai dengan perencanaan. Dari sisi pendapatan, kami mengapresiasi usaha sangat maksimal Bupati dan Perangkat Daerah sehingga memberikan realisasi di atas 100 %,” ujarnya.

Abdulah Satar menyampaikan bahwa Badan Anggaran menilai  keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Keenam kalinya merupakan hasil kerja keras dan cermat selama ini kendati demikian,  hal ini menjadi tantangan bersama untuk terus dipertahankan. Temuan-temuan yang masih menjadi catatan BPK.

Menurut Abdullah Satar,  merupakan sebuah pelajaran dan bahan evaluasi  untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Kami sampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019″, jelasnya.

Politisi PKB tersebut menjelaskan dari hasil pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran ada beberapa hal yang menjadi bahan Evaluasi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019.

“Penertiban Inventarisasi Aset, harapannya  Pemkab Malang terus melakukan penertiban administrasi penatausahaan Barang Milik Daerah  di seluruh Perangkat Daerah  sesuai  rekomendasi BPK agar tidak menjadi temuan di tahun berikutnya”, ujarnya.

Abdullah Sattar juga menyampaikan bahwa pemkab Malang harus melakukan perencanaan yang lebih akurat, efektif, efisien dan tepat guna pada program dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah yang berpedoman pada 3 Prioritas Pembangunan yang termaktub dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD untuk mengukur pencapaian Visi Misi Kepala Daerah di setiap Tahun Anggaran.

“Kami juga memberikan perhatian serius  terhadap beberapa temuan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan  Badan Pemeriksa Keuangan (Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan) yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah. Dari temuan-temuan tersebut sudah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan, dengan mengembalikan kerugian daerah dan memberikan peringatan kepada masing-masing Perangkat Daerah”, terangnya.

Meski demikian, menurut Sattar, Badan Anggaran menganggap hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Perangkat Daerah tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kami mendorong Inspektorat untuk lebih meningkatkan perannya untuk bersinergi dengan semua Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan atas penatausahaan anggaran yang dikelola Perangkat Daerah”, ujarnya.

Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama dan menjadi temuan lagi di tahun-tahun mendatang serta  bisa mempertahankan Opini atas laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Lebih lanjut, Abdullah Satar menambahkan bahwa Badan Anggaran mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan kepada Bupati atas terselenggaranya Program dan Kegiatan selama Tahun Anggaran 2019 yang telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka mewujudkan komitmen bersama dalam RPJMD Kabupaten Malang 2016-2021 yang telah menegaskan dan menetapkan 3 Strategi Umum Pembangunan.

“Menurunkan angka kemiskinan, Optimalisasi Potensi Sektor Pariwisata; dan Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Hidup”, tandasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait