Begini Tanggapan FMPP Terkait Program SPP Gratis SMAN dan SMKN Di Jatim

  • Whatsapp
Foto : Asep Suriaman, ketua FMPP Malang
Foto : Asep Suriaman, ketua FMPP Malang

MALANGSATU.ID – Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Malang angkaat bicara terkait kebijakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tentang dengan program SPP gratis bagi semua SMA dan SMK diJawa Timur.

Bacaan Lainnya

Dimana dalam beberapa media Gubernur Jatim menegaskan, bahwa semua SMA dan SMK negeri di Jatim tidak memungut sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) alias gratis. Khofifah pun meminta pihak sekolah untuk tidak melakukan pungutan kepada peserta didik dalam bentuk dan nama apa pun.

“Program SPP gratis ini sudah berjalan sejak 2019 lalu. Jadi, sekolah tidak diperkenankan memungut rupiah sepeser pun dari siswa. Semua gratis, seluruh Jatim,” ungkap Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa 7/7/2020.

Khofifah mengatakan, pengganti SPP untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Timur dapat dioptimalkan dari penggunaan dana biaya operasional sekolah (BOS) dan dana APBD Provinsi Jawa Timur dalam bentuk biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP).
Adapun untuk SMA/SMK swasta, Pemprov Jatim hanya memberikan subsidi khusus, sehingga tidak akan digratiskan secara penuh.

Menanggapi hal tersebut, Ketua umum Front MAsyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Asep Suriaman, S. Psi menyambut baik dan antusias terkait rencana Gubernur Jatim untuk menggratiskan SPP dan melarang pungutan liar disekolah SMAN/SMKN di jawa Timur.

“Lewat program pendidikan gratis berkwalitas ini, saya berharap bisa meringankan beban masyarakat yang tidak mampu sekaligus meminimalisir jumlah anak putus sekolah di Jawa Timur”, ujarnya, Kamis 8/7/2020.

Asep mencoba mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tidak Menyebutkan atau melabeli program pendidikan Gratis di Jawa Timur ini sebagai pendidikan Gratis.

“Namun lebih cocoknya adalah pendidikan gratis untuk yang tidak mampu, dan itu calon siswa bisa di buktikan dengan SKTM, PKH atau penerima KIP”, terangnya.

Asep mengimbau masyarakat agar melaporkan ke FMPP, dan atau ke kantor Cabang dinas pendidikan setempat jika menemui pelanggaran yang dilakukan sekolah terkait SPP tersebut.

“Kepala Cabang Dinas Pendidikan Setempat harus mau turun kelapangan untuk mengecek, karena di lapangan masih sering ditemukan berbagai macam bentuk modus pungutan, iuran, atau pungutan lain yang bersifat wajib kepada peserta didik baru dan lama”, ujarnya.

Asep berharap semoga Pemprov segera merespons dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat.

“Penggalangan dana dalam bentuk sumbangan sukarela hanya dapat dilakukan oleh komite sekolah sesuai amanat Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Bentuknya berupa bantuan dan/atau sumbangan sukarela, bukan pungutan,” terangnya.

Terkait dengan banyaknya pengaduan dan keluhan kepada FMPP tentang biaya seragam sekolah yang dibebankan kepada peserta didik, Asep meminta agar sekolah memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk membelinya di luar dan tidak mewajibkan membeli di koperasi sekolah.

“FMPP juga sudah mengirimkan surat edaran larangan pungli ke beberapa sekolah Negeri yang ada di Jawa Timur, sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan yang merugikan walimurid, saat ini FMPP juga membuka posko pengaduan pasca diterimanya CPDB/calon peserta didik baru. Walimurid bisa mengadu ke FMPP jika ada pungutan liar di sekolah anaknya”, jelasnya.

Sementara itu, tahun lalu, menurut Asep, masih banyak pengaduan walimurid SMKN/SMAN dan membenarkan bahwa SPP anaknya tidak gratis. Namun, pihak sekolah melalui komite sekolah mengajukan sumbangan seikhlasnya kepada para siswa setiap bulannya.

“Nominalnya ditentukan oleh komite sekolah dengan nilai beragam ada yang Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu, belum lagi uang gedung/dana investasi pendidikan yang di patok antara Rp. 3.500.000 – Rp. 5.000.000.” pungkas Asep yang juga konselor ABK ini”, tandasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait