RMI NU Kab Malang Bicara Tantangan Pesantren di Tengah Pandemi Covid Hadapi New Normal

  • Whatsapp
Foto : Ketua RMI NU Kab Malang saat bersama aparta polri lakukan koordinasi penerapan New Normal
Foto : Ketua RMI NU Kab Malang saat bersama aparta polri lakukan koordinasi penerapan New Normal

MALANGSATU.ID – Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan independen yang memiliki kultur tersendiri dalam dunia pendidikan agama Islam. Dalam menghadapi fase new normal menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19 memasuki era tatanan baru atau New Normal.

Bacaan Lainnya

Sebagai informasi bahwa aktifitas pesantren akan kembali dilakukan pada pertengahan bulan Juni 2020, dimana para santri akan kembali ke pondok pesantren.

Menanggapi hal ini, Ketua Rabithoh Maahid Idlamiyah (RMI) PCNU Kabupaten Malang, Gus Abu Yazid mengatakan bahwa sudah banyak pihak yang menanyakan terkait kapan dan bagaimana pesantren dapat beraktifitas kembali.

“Kami sebagai stakeholder dan pelaku pesantren tentu banyak ditanyakan oleh berbagai pihak terkait Kapan kegiatan pesantren bisa diaktifkan Dan apa yg harus dipersiapkan pesantren di tengah pandemi dan era new normal,” ujarnya, Sabtu 5/6/2020.

Gus Abu Yazid menyamoaikan bahwa sudah disepakati para Kyai dan Bunyai Nusantara bahwa kebijakan new normal di pesantren sulit diterapkan.

“Namun, jika libur diperpanjang, moral santri yang jadi korban. Apa jadinya jika santri glundang glundung mangan turu, lebih-lebih kecanduan game online akibat libur kepanjangan”, tuturnya.

Pada sisi lain, ngaji Alfiyah dan Fathul Muin secara online, menurut Gus Yazid, itu bukan pilihan mengingat Kyai pesantren dengan keluasan ilmunya itu tuntunan, bukan tontonan seperti ustad Youtuban.

“Keberkahan sanad ilmu para Kyai juga tidak bisa didapat hanya dengan kuota paketan, tapi harus liqo’ pertemuan”, jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Yazid mengatakan bahwa PP RMI NU (Asosiasi Pondok Pesantren Nahdkatul Ulama) maupun PW NU dan PW RMI telah menegaskan bahwa jika pesantren tidak mampu menerapkan protokol kesehatan sebaiknya libur diperpanjang daripada keselamatan santri terkorbankan.

“Tapi jika kegiatan santri harus diaktifkan maka pesantren harus mengutamakan protokol kesehatan agar pesantren tidak jadi cluster baru penyebaran dan nama baik pesantren tidak jadi taruhan, karena Covid 19 tidak bisa dianggap guyonan”, tuturnya.

Hal ini, kata Gus Yazid sudah ada ketentuan dari PP RMI NU yang telah mengeluarkan Surat Edaran dan maklumat dari PW NU Jawa Timur.

“Dalam surat Edaran RMI Pusat sudah jelas, jika pondok.pesantren tidak mampu menyiapkan fasilitas protokol kesehatan, maka masa belajar atau ta’lim santri di rumah diperpanjang, namun bagi pesantren yang mampu menyiapkan protokol kesehatan dipersilahkan untuk melaksanakan kegiatan belajar di pesantren atau santri kembali ke pesantren”, jelasnya.

Dalam maklumat PWNU Jawa Timur juga disebutkan demikian.

Kemudian, menurut Gus Yazid bahwa upaya yang bisa dilakukan pesantren adalah menyiapkan diri agar protokol kesehatan bisa dilaksanakan secara optimal walau tidak maksimal.

“Kordinasi dengan pemerintah setempat, aparat dan pihak yang terkait khususnya kesehatan wajib dilakukan agar pesantren tidak dianggap ngawur dan melanggar aturan. Ingat, pesantren itu teladan”, tuturnya.

Kemudian Gus Yazid menyatakan bahwa disinilah letak pentingnya pemerintah daerah turun tangan dan memiliki kepedulian agar pesantren tidak seperti anak hilang.

“Sebab kyai pesantren sering didatangi bupati, walikota hingga gubernur hanya ketika menjelang pil-pilan untuk sekedar minta dungo suwuk plus dukungan”, ujarnya.

Walaupun pesantren itu mandiri, kyai bukan tipe pengemis, merengek minta bantuan, apalagi suka demo.

“Kami berharap pemerintah hadir dalam persoalan pesantren dalam menghadapi fase New Normal ini”, pungkasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait