KPU Kabupaten Malang Siap Gelar VerFak Paslon Perseorangan Di Tengah Pandemi

  • Whatsapp
Foto : Anis Suhartini, Ketua KPU Kab Malang
Foto : Anis Suhartini, Ketua KPU Kab Malang

MALANGSATU.ID – Tahapan pilkada akan segera dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Malang, dan yang terdekat adalah KPU Kabupaten Malang bersiap melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal calon pasangan perseorangan.

Bacaan Lainnya

Verifikasi faktual tersebut rencananya akan dilakukan pada akhir Juni 2020.

Seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, yang menjelaskan terkait kelanjutan tahapan dalam Pilkada serentak 2020.

”Verifikasi faktual terhadap dukungan bakal pasangan calon perseorangan, rencananya akan dilaksanakan pada tangal 28 Juni,” jelasnya, Kamis 18/6/2020.

Anis Suhartini, menyampaikan bahwa untuk sebaran wilayah yang akan dilakukan verifikasi faktual, sesuai data dukungan bakal calon perseorangan ini tersebar di 33 kecamatan.

”Dukungannya ada di 33 Kecamatan. Yang paling banyak itu ada di Kecamatan Wajak, kurang lebih ada sekitar 15 ribu,” jelasnya.

Anis Suhartini menyampaikan bahwa KPU berupaya untuk memastikan kondisi kesehatan para petugasnya. Sebab, dengan adanya pandemi Covid-19 membuat kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan mutlak diperlukan, apalagi Kabupaten Malang ini sangat luas dan data dukungan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

”Kita melaksanakan tahapan pemilihan serentak lanjutan ini harus sesuai dengan standart protokol Covid-19. Berarti mulai dari tahapan verifikasi faktual sampai dengan nanti pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, semua harus sesuai dengan standart prosedur pencegahan covid-19,” terangnya.

Lebih lanjut, Anis mengatakan bahwa salah satu yang akan dipersiapkan selama tahapan pemilihan kepala daerah lanjutan ini, adalah kelengkapan APD (Alat Pelindung Diri).

”Kami masih mempersiapkan untuk APD. Karena memang APD ini diluar rencana terkait dengan anggaran. Padahal APD menjadi sebuah kebutuhan dan ini berimplikasi pada anggaran,” tandasnya.

Implikasi dari pemenuhan kebutuhan APD tersebut, menurut Anis, KPU Kabupaten Malang membutuhkan tambahan anggaran sejumlah Rp 29 miliar.

“Untuk memenuhi kebutuhan APD tersebut, KPU membutuhkan tambhaan anggaran sebesar 29 miliar”, ujarnya.

Namun demikian, Ketua KPU Kabupaten Malang ini mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait terutama Dinkes (Dinas Kesehatan) Kabupaten Malang, guna mengantisipasi kemungkinan terburuk.

“Kami lakukan ini sebagau antisipasi jika ada kemungkinan penambahan anggaran yang tidak cair meski sudah memasuki tahapan verifikasi faktual pada 28 Juni mendatang”, ujarnya.

Anis Suhartini menambahkan bahwa pihaknya minimal membutuhkan tiga item dalam menerapkan protokol kesehatan untuk melaksanakan tahapan pilkada.

”Minimal ada 3 item yang dibutuhkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Diantaranya itu ada masker, hand sanitizer dan thermo gun,” ucapnya.

Ketua KPU Kabupaten Malang menyampaikan bahwa pihaknya sudah lakukan koordinasi dengan Dinkes Kabuoaten Malang.

“Dinkes Kabupaten Malang menyatakan kesiapannya untuk mendukung langkah KPU dalam menerapkan protokol kesehatan”, ujarnya.

Dukungan tersebut salah satunya dengan memberikan pasokan hand sanitizer yang diperuntukkan bagi petugas KPU. 

”Memang sudah ada dukungan dari Dinkes (Kabupaten Malang), kemarin sudah hadir hand sanitizer. Jadi nanti masing-masing petugas akan dibekali hand sanitizer. Tapi kalau masker kita positif thinking masing-masing penyelenggara itu sudah siap dengan masker, karena memang situasinya seperti ini dan sudah diwajibkan untuk mengenakan masker,” pungkasnya.(*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait