KPU Kab Malang Siap Laksanakan Tahapan Pilkada Lanjutan Dengan Memperhatikan Protokol Covid-19

  • Whatsapp
Foto : Ketua KPU Kab Malang, Anis Suhartini didampingi komisioner lainya
Foto : Ketua KPU Kab Malang, Anis Suhartini didampingi komisioner lainya

MALANGSATU.ID – KPU RI telah menerbitkan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai komitmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan tahapan pemilihan lanjutan serta melakukan realokasi anggaran ditengah pandemi Covid-19.

Bacaan Lainnya

Dengan telah keluarnya PKPU tersebut, KPU Kabupaten Malang juga telah bersiap untuk melanjutkan tahapan pilkada lanjutan, seperti disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini, bahwa pihaknya siap melaksanakan tahapan pilkada lanjutan.

Anis Suhartini menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pilkada 2020 Kabupaten Malang tetap berjalan, namun ada pembengkakan anggaran yang sebelumnya sebesar Rp85 miliar menjadi Rp119 miliar.

“Penambahan anggaran jelas ada. Sudah kami sampaikan saat rapat koordinasi dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kabupaten Malang),” ujarnya, Sabtu 13/6/2020.

Untuk itu, menurut Anis, KPU Kabupaten Malang juga perlu mendapatkan kepastian dukungan anggaran, karena para Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak mungkin melaksanakan verifikasi faktual sebelum mendapatkan kepastian mengenai Alat Pelindung Diri (APD).

“Penambahan anggaran tersebut disebabkan karena adanya penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan biaya Alat Pelindung Diri (APD) bagi penjaga TPS”, jelasnya.

Anis mengatakan bahwa penambahan anggaran tersebut untuk kebutuhan penambahan TPS dan kebutuhan APD.

“JikaTPS bertambah, otomatis kebutuhan biayanya bertambah, kurang lebih Rp 5 miliar. Belum lagi untuk biaya APD yang mencapai sekitar kurang lebih Rp 29 miliar,” terangnya.

Lebih lanjut, Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini menjelaskan bahwa berdasarkan dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, pihaknya akhirnya mengajukan tambahan anggaran, karena adanya pertambahan jumlah TPS.

“Jika sebelum adanya oandemi Covud-19, jumlah TPS hanya ada 4.280, di pandemi covid-19 seperti ini bertambah menjadi 4.969″, ungkapnya.

Anis mengatakan bahwa penambahan jumlah TPS itu karena memang skemanya dibatasi menjadi 500 DPT (Daftar Pemilih Tetap) per TPS.

“Sedangkan sebelum pandemi covid-19 pakai skema 800 DPT per TPS,” jelasnya.

Anis menambahkan bahwa dalam penyusunan penambahan anggaran tersebut, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mempersiapkan skema protokol kesehatan, terutama saat tahapan pemunggutan suara dalam Pilkada 2020.

“Kami akan berkoordinasi terlebih dahulu tentang standart kesehatan untuk pencegahan covid-19, minimal seperti apa yang harus diterapkan, terutama ketika proses pemungutan suara,” terangnya.

Sebagai informasi, sesuai rilis KPU RI, tahapan pemilihan lanjutan dilaksanakan mulai 15 Juni 2020, sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 yang diundangkan pada 12 Juni 2020.

Tahapan tersebut dengan tetap mempertimbangkan kesiapan penyelenggara di daerah, KPU RI melakukan perubahan jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan yang awalnya dijadwalkan mulai dilaksanakan pada 18 Juni 2020, namun diundur menjadi 24 Juni 2020.

Selain pengunduran jadwal tahapan verifikasi faktual pasangan calon perseorangan, KPU juga akan mengundurkan jadwal penyerahan data pemilih tambahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU yang semula tanggal 15 Juni 2020 menjadi 18 Juni 2020. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait