Kajari Kepanjen : Pemkab Malang Jangan Ragu Terapkan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

  • Whatsapp
Foto : Kajari Kepanjen Malang, Edi Handojo
Foto : Kajari Kepanjen Malang, Edi Handojo

MALANGSATU.ID – Sanksi tegas harus diterapkan kepada warga yang melanggar protokol kesehatan pada fase transisi new Normal.

Bacaan Lainnya

Hal ini disamoaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Malang, Edi Handojo, yang mendesak Pemkab Malang berani memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

“Sanksi tersebut tertuang dalam Perbup tentang Pedoman Tatanan Normal Baru COVID-19, tepatnya pada Bab IV bagian sanksi, pasal 38”, ujarnya, Selasa 17/6/2020 malam.

Kajari Kepanjen, seusai hadiri rapat evaluasi norma baru di Gedung Anusapati Pemkab Malang, mengatakan bahwa dalam perbup tersebut ada lima tingkatan sanksi bagi para pelanggan.

“Dalam perbup itu ada lima tingkat hukuman sampai pencabutan izin. Kalau (masyarakat) memang tidak bisa patuh ya terapkan saja. Memang hukum itu kejam, tapi dengan itu semua bisa tertib,” ujarnya.

Kajari Kepanjen menilai sejak Perbup Normal Baru disahkan, penerapan peraturan hingga pemberian sanksi bagi para pelanggar masih lemah diterapkan.

“Peraturannya masih terlalu lunak,” tuturnya.

Kajari mengatakan bahwa sanksi yang diterapkan sesuai Perbup juga belum tampak wujudnya.

“Sanksi pengenaan rompi, kerja sosial itu tidak dilaksanakan. Padahal pemda (pemerintah daerah) menyiapkan anggaran untuk melaksanakan sanksi itu,” tegasnya.

Edi Handojo menambahkan bahwa pada kenyataan di lapangan, tak sedikit masyarakat yang melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker ketika beraktifitas di luar rumah.

“Pelanggaran masker ada peraturannya melalui Perbup. Makanya tadi waktu rapat, saya minta ditegaskan. Jangan pelanggaran itu hanya ditegur lisan, tegur tulis gak akan ada manfaatnya,” tegasnya.

Edi menegaskan, jika pemerintah daerah tegas dalam pemberian sanksi bagi warga yang melanggar, maka hal tersebut justru memberi dampak positif.

“Misalnya, penyitaan KTP bagi pelanggar. Kalau masyarakat mau ambil ya didenda. Sehingga masyarakat nanti berpikir, daripada membayar denda lebih baik untuk membeli masker,” terangnya.

Lebih lanjut, Edi Handojo menambahkan bahwa pemberlakuan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan sudah waktunya diterapkan.

“Nominal denda perorangan bisa Rp 100 ribu. Kalau di DKI Jakarta itu bisa sampain Rp 200 ribu, perusahaan Rp 500 ribu,” jelasnya.

Menurut Edi Handojo, Agar Perbup Malang tentang Pedoman Tatanan Normal Baru COVID-19 dapati diterapkan dengan baik, dia menyarankan agar instansi di Pemkab Malang juga harus paham isi perbup tersebut.

“Bukan masalah tumpul, mungkin ada miss komunikasi atas penguasaan terhadap perbup itu, aparatnya tidak dimiliki pemahaman secara keseluruhan, misalnya oleh para petugas Satpol PP,” pungkasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait