Gelar Rakor Persiapan Tahapan Pilkada, Bawaslu Kab Malang Siapkan Verfak Virtual

  • Whatsapp
Foto : Ketua Bawaslu kab malang pimpin rakor pilkada
Foto : Ketua Bawaslu kab malang pimpin rakor pilkada

MALANGSATU.ID – Bawaslu Kabupaten Malang gelar rakor persiapan pelaksanaan tahapan lanjutan pilkada Kabupaten Malang yang digelar dikantor Bawaslu Kabupaten Malang, Raabu 17/6/2020.

Bacaan Lainnya

Pembahasan dalam rakor tersebut terkaut dengan Persiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada, salah satunya adalah membahas verifikasi faktual untuk bakal calon perseorangan. 

Rakor dipimpin Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi dihadiri Kapolres Malang, AKBP Hendri Umar dan Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini.

Dalam rakor tersebut, ada sebanyak 17 desa di Kabupaten Malang yang masuk zona merah Covid-19, dan berpeluang menerapkan sistem verifikasi faktual virtual dalam menjalankan tahapan Pilkada 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, M Wahyudi mengatakan, persiapan tahapan Pilkada dalam masa Pandemi Covid-19 menjadi perhatian utama.

“Hasil pemetaan kami ada 17 desa yang masih menutup akses bagi orang lain karena dampak dari penyebaran Virus Covid-19,” ujarnya.

Wahyudi menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi terjadi hal yang tidak diinginkan. Terlebih 17 desa tersebut masih berada di zona merah penyebaran Corona 

“Maka dari itu, dalam pelaksanaannya harus memakai protokol kesehatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wahyudi mengatakan bahwa salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah verifikasi faktual secara virtual melalui video conffrence.

“Tujuannya untuk menghindari tatap muka langsung dengan masyarakat. Namun, pelaksanaan harus tetap sesuai aturan yakni faktual,” ungkapnya.

Wahyudi menyampaikan bahwa yang paling penting adalah mengakomodir calon perseorangan untuk menjalankan tahapan.

“Yang paling penting, juga mengakomodir dari calon perseorangan untuk menjalankan tahapan ini sesuai aturan,” tandasnya.

Menurut Wahyudi, kepastian untuk menerapkan tahapan Pilkada 2020 melalui Verifikasi Faktual Virtual terhadap 17 desa di Kabupaten Malang, menunggu keputusan dari KPU pusat. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait