Begini Tanggapan FMPP Terkait Dugaan Pungli Di SMPN 1 Tumpang

  • Whatsapp
Foto : Ketua FMPP Kab Malang, Asep Suriaman
Foto : Ketua FMPP Kab Malang, Asep Suriaman

MALANGSATU.ID – Terkait temuan adanya uang investasi Rp 1,5 juta, Calon peserta didik baru harus membeli seragam kesekolah, serta uang sodaqoh Rp 100 ribu/bulan yang digagas komite SMPN 1 Tumpang, Ketua Umum Front Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Malang, Asep Suriaman gelar konferensi pers, Senin 29/6/2020.

Bacaan Lainnya

Asep Suriaman mengatakan bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016 belum sepenuhnya difahami dan dijalankan oleh komite SMPN 1 Tumpang.

“Mari kita buka kembali dan dibaca serta difahami apa itu yang di namakan Bantuan Pendidikan, Sumbangan Pendidikan dan Pungutan Pendidikan. Agar komite Sekolah bisa membedakannya”, ujarnya.

Asep mengatakan bahwa Sesuai dengan Permendikbud nomor 75 Tahun 2016, bunyi Pasal 1 Ayat 3, menyatakan bahwa Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

“Sementara dalam Ayat 5 berbunyi Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan”, terangnya.

Kemudian, Asep menyebutka bahwa dalam Ayat 4 yang dinmaakan Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

“Batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Mendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pada Pasal 10 ayat (2) penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan”, terangnya.

Ketua FMPP ini mengatakan bahwa ada beberapa bentuk-bentuk pungutan di sekolah, baik pungutan resmi maupun pungutan liar. Pungutan resmi adalah pungutan yang memiliki dasar hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada, sementara pungutan liar (pungli) adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para pemangku kepentingan.

“Karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesepakatan dan pemufakatan (pemufakatan jahat)”, ujarnya.

Lebih lanjut, Menurut Asep, secara Hukum, bahwasanya Sumbangan Partisipasi Masyarakat (SPM) sebesar Rp. 100.000, Dana investasi Pendidikan yang nominal jumlah ditentukan termasuk Pungutan Pendidikan, hal ini merujuk pada permendikbud nomor 75 tahun 2016.

“Terkait CPDB yang diwajibkan membeli seragam disekolah. Aturan mana yang dibuat landasan dan sandaran pengurus komite SMPN 1 Tumpang”, tegasnya.

Sedangkan mengacu pada Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 12 ayat 1 yang berbunyi ‘Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah’.

“Sudah sangat jelas bahwasanya komite Sekolah dilarang menjual kain seragam”, jelas Aasep.

Asep menegaskan kepada wali murid untuk menolak jika tidak sesuai aturan.

“Tolak saja kalau tidak sesuai aturan serta prosedur terkait partisipasi masyarakat, dan sebenarnya tahun lalu juga ada sekolah yang memaksakan sehingga mendapat teguran atau sanksi dari Dinas pendidikan Kabupaten Malang”, ungkapnya.

Asep menyampaikan jika masih mengulangi di tahun ini, pihaknya akan melaporkan ke APIP atau APH.

“Dan jika ada intimidasi terhadap CPDB yang sudah diterima dengan alasan dikaitkan seragam, pungutan yang dibungkus sumbangan dengan nominal yang ditentukan dan sebagainya. tolong bisa menyampaikan ke kami sesuai Pasal 35 ayat (3) Perbup 22/2020 dan/atau langsung ke Bupati melalui Tim Saber Pungli manakala di jajaran (Disdik) ada yang terlibat”, tandasnya. (*)

Unira Malang

Pos terkait