Bawaslu Relokasi Anggaran Hadapi Pilkada Di Tengah Pandemi

  • Whatsapp
Foto : Ketua Bawaslu Kab Malang, Wahyudi
Foto : Ketua Bawaslu Kab Malang, Wahyudi

MALANGSATU.ID – Seiring dengan akan dimulainya lagi tahapan Pilkada Kabupaten Malang, Bawaslu Kabupaten Malang harus melakukan relokasi anggaran, terkait pengawasan dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020.

Bacaan Lainnya


Ketua Bawaslu Kabupaten Malang, Mohammad Wahyudi, mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Bawaslu Propinsi Jawa Timur, semua diarahkan melakukan relokasi anggaran.

 “Arahan Bawaslu Provinsi Jatim, semua  diarahkan melakukan relokasi anggaran terkait pengawasan dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah. Dimana tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang sempat tertunda akan dilanjutkan,’’ ujarnya, 9/6/2020.

Wahyudi menjelaskan, relokasi ini juga dilakukan, karena ada beberapa perubahan. Dimana tahapan digelar saat Pandemi Covid-19. Bahwa seluruh kegiatan pengawasan harus menerapkan protokol kesehatan.

“Terkait penerapan protokol kesehatan, sebelumnya memang tidak dianggarkan. Karena pada perencanaan terdahulu, belum ada Covid-19″, ujarnya.

Menurut Wahyudi, setelah Gugus Tugas Covid-19  menyetujui tahapan pilkada dilanjutkan, dan harus menerapakan protokol kesehatan, maka mau tidak mau harys melakukan perubahan anggaran.

“Dimana dalam perubahan itu, nantinya juga akan dimasukkan anggaran terkait penanganan Covid-19”, ujarnya.

Wahyudi menyampaikan bahwa anggaran penanganan Covid-19, akan digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), sosialisasi dan lain sebagainya.

“Pada anggaran yang sekarang, kami tidak ada penambahan anggaran. Sementara protokol kesehatan wajib diterapkan selama tahapan dimulai. Sehingga mau tidak mau, kami pun harus mengikut perubahan”, jelasnya.

Padahal mulai tanggal 15 Juni 2020, tahapan sudah mulai dilakukan kembali, Namun menurut Wahyudi belum ada penambahan anggaran.

“Belum ada tambahan anggaran, meskipun pada tanggal 15 Juni 2020 nanti tahapan sudah mulai dibuka kembali. Dan pada tanggal 20 Juni nanti sudah dilakukan verifikasi faktual,’’ jelasnya.

Ketua Bawaslu ini menyebutkan, saat ini terkait pengawasan Pilkada, Bawaslu Kabupaten Malang mendapatkan anggaran Rp 27 Miliar.

“Karena sudah dirinci semua kebutuhannya, sehingga begitu ada arahan bahwa ada protokol kesehatan, maka kami pun harus melakukan refokusing, mengubah semuanya. Apalagi juga tidak ada tambahan sama sekali,’’ ungkapnya.

Lebih lanjut, Wahyudi mengatakan bahwa selain refokusing anggaran, yang menjadi menjadi kendala adalah terkait dengan adanya wilayah-wilayah yang masih menutup akses untuk orang luar, di wilayah Kabupaten Malang masih ada warga yang menutup akses, dan melarang orang luar masuk.

“Hal ini yang nanti menjadi kendala kami. Apalagi saat verifikasi faktual,’’ ujarnya.

Wahyudi mengatakan, perlu kiranya pihaknya melakukan koordinasi dengan gugus tugas terkait dengan larangan akses masuk untuk orang luar di dearah-daerah.

“Kami juga masih menunggu. Harapannya saat verifikasi faktual nanti, semuanya berjalan lancar,’’ pungkasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait