Sopir Angkutan Umum Temui Bupati Malang, Tagih Dana BLT Dari Pemprov Jatim

  • Whatsapp
Foto : Para sopir angkutan umum saat berada di pendopo kab malang
Foto : Para sopir angkutan umum saat berada di pendopo kab malang

MALANGSATU.ID – Sopir angkutan umum Kabupaten Malang menemui Bupati Malang, dengan menggelar audiensi di Pandopo Kabupaten Malang Kepanjen, Selasa 12/5/2020.

Bacaan Lainnya

Para sopir angkutan umum ini mempertanyakan bantuan sosial untuk mereka dari Pemkab Malang.

Bupati Malang, HM Sanusi dalam kesempatan tersebut, menyanggupi untuk segera menyalurkan bantuan kepada para sopir. Yakni beras 10 kilogram untuk setiap sopir. Dan
rencananya, distribusi bantuan akan dilakukan besok, Rabu 13/5/2020.
Yang akan diberikan kepada 1.280 sopir angkutan umum di Kabupaten Malang.

Usai menemui para sopir angkutan umum, Bupati Malang menyampaikan bahwa akan memberikan bantuan sosial kepada para sopir.

“Keputusannya 10 kilogram bantuan beras ke 1280 sopir. Besok akan kami distribusikan,” ujarnya.

Namun demikian, jawaban dari Pemkab Malang ini tidak sepenuhnya memuaskan para sopir. Sebab, para sopir berharap Pemkab memberikan BLT (bantuan langsung tunai) yakni sebesar Rp 600 ribu per sopir.

Edi Sunarko, Koordinator sopir angkutan umum Kabupaten Malang, menyebut bantuan beras 10 kilogram sebagai obat sementara.

“Gak apa apa kami terima ini. Tapi ini cuma sementara saja kalau 10 kilogram habis ya kami tidak tahu. Kami ya akan menagih lagi,” ujarnya.

Edi Sunarko mengatakan bahwa meski BLT Rp 600 ribu itu merupakan program dari pemprov pihaknya berharap agar dana itu tetap cair.

“Kami tetap berharap agar dana itu tetap cair bagaimanapun juga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malang, Hafi Luthfi mengatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan nasib para sopir tersebut ke Pemprov Jatim.

“Kami sebenarnya sudah menyerahkan datanya ke Pemprov Jatim. Tapi belum ada tanggapan. Kalau sudah ada tanggapan langsung kami usahakan agar tersalurkan bantuan tersebut,” ujarnya.

Kemudian, Luthfi juga menjamin, penerima bantuan berupa 10 kilogram itu tetap bisa menerima bantuan BLT dari pemerintah pusat.

“Penerima bantuan 10 kilogram beras tersebut tetap bisa menerima BLT. Karena bantuan beras tersebut merupakan kebijakan dan dananya Pemkab Malang sendiri,” tandasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait