SK Menkes Keluar, PSBB Malang Raya Siap Di Gelar

  • Whatsapp
Foto : Sekda Propinsi Jawa Timur pimpin rapat koordinasi persiapan PSBB Malang raya
Foto : Sekda Propinsi Jawa Timur pimpin rapat koordinasi persiapan PSBB Malang raya

MALANGSATU.ID – Surat Keputusan (SK) dari Kemenkes RI tentang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSBB) untuk Malang Raya telah keluar, SK tersebut bernomor HK.01.07/MENKES/305/2020 tentang penetapan PSBB Malang Raya, Senin 11/5/2020.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan SK tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong agar Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu segera menyelesaikan Perbup dan Perwali yang akan menjadi landasan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Malang Raya malam ini.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan bahwa Pemprov Jatim mendorong agar Perbup dan Perwali dari Pemda kawasan Malang Raya diselesaikan malam ini dengan berdasar pada Pergub No 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

“Untuk pengajuan penetapan PSBB Malang Raya sudah kami ajukan kemarin pagi. Kemungkinan surat jawaban dari Kemenkes akan sampai fisiknya Selasa besok. Maka sembari menunggu jawaban itu datang, segala aturan yang akan menjadi landasan pelaksanaan PSBB di Malang Raya sudah disiapkan, baik Perbupnya maupun Perwalinya,” ujarnya, Senin /11/5/2020.

Gubernur Jawa Timur, secara khusus meminta Sekda Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono untuk memimpin rapat bersama jajaran Forkopimda  Kota Malang, Kabupaten  Malang, dan Kota Batu untuk penyusunan Perbup dan Perwali sebagai landasaan PSBB hari ini.

Sekda Propinsi Jawa Timur, Heru Tjahjono langsung memimpin rapat yang digelar di Gedung Bakorwil Malang.

Hadir dalam rapat tersebut, Danrem 083/Baladhika Jaya Kolonel Inf Zainuddin, dan juga Karo Ops Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Firman, serta juga dihadiri pula oleh Wali Kota Malang Sutiaji. 

Dalam rapat yang digelar tertutup tersebut dibahas sejumlah rencana aturan yang akan diterapkan di Malang Raya selama PSBB.

“Satu hal yang harus kita lakukan dalam penyiapan PSBB di Malang Raya adalah tentang pengaturan check point, tempat kerumunan, pasar, fasilitas umum, dan pembatasan pergerakan manusianya, itu harus diperhatikan,” ujar Sekda Prov Jatim.

Heru menekankan bahwa dalam penerapan PSBB Surabaya Raya di hari pertama sempat terjadi penumpukan arus lalu lintas di bundaran Waru. Nantinya, titik check poin di kawasan Malang Raya yang memiliki karakteristik seperti Waru diharapkan bisa lebih dilakukan antisipasi.

“Termasuk pengaturan pasar tradisional yang cukup menjadi tempat rawan terjadi penyebaran covid-19”, ujarnya.

Sekda Propindi Jawa Timur mengatakan bahwa dalam Perbup dan Perwali yang kini sedang disusun, sebaiknya ada aturan yang tegas bahwa pasar tradisional diatur dalam sistem physical distancing.

“Pengaturan yang dimaksud tepatnya adalah pembatasan yang membuka lapak di pasar tradisional”, jelasnya.

Heru menambahkan bahwa pengaturan lapak ganjil dan genap, maupun ada rekayasa pemindahan pasar tradisional ke tempat yang lebih luas atau bahkan di jalan raya. 

“Sesuai dengan arahan dari Gugus Tugas Pusat bahwa pasar tradisional supaya tidak ada penutupan, agar kegiatan ekonomi bisa terus berjalan, namun yang harus ditekankan adalah harus tetap diterapkan physical distancing,” tegasnya.

Dalam rapat koordinasi terkait penyiapan PSBB di kawasan Malang Raya ini juga dibahas tentang penyiapan titik-titik dapur umum sebagai penyokong penerapan PSBB, dan juga penyiapan bansos dari Pemprov bagi mereka yang terdampak covid-19. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait