Rilis Resmi Klarifikasi Pernyataan Bupati Malang yang Doakan Masyarakat Terjangkit Covid-19 Jika Tak Patuh PSBB

  • Whatsapp
Foto : Bupati Malang, HM Sanusi
Foto : Bupati Malang, HM Sanusi

MALANGSATU.ID – Bupati Malang, HM Sanusi mengklarifikasi soal pemberitaan salah satu media online nasional yang mengatakan ‘mendoakan masyarakat yang tidak disiplin menjalankan Perbup PSBB akan tertular Covid-19’.

Bacaan Lainnya

Melalui Humas Tim Pasangan SanDi (Sanusi-Didik) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Abdul Qodir menjelaskan bahwa Bupati Malang secara eksplisit tidak pernah menyampaikan seperti apa yang telah di tulis media online tersebut.

“Jadi tidak benar kalau bupati mengatakan mendoakan masyarakat terpapar virus Covid-19, hoax itu, Bupati sadar betul bahwa sebagai pemimpin yang lahir dari rahim demokrasi, sebagai pemimpin yang lahir dari pikiran-pikiran Rakyat, tidaklah mungkin mendoakan rakyatnya celaka,” papar Abdul Qodir dalam rilis yang disampaikan, Kamis 14/05/2020.

Abdul Qodir mengklarifikasi, bahwa pernyataan yang benar di sampaikan oleh bupati adalah hanya tidak menerapkan sanksi dalam perbup bagi masyarakat yang melanggar.

“Jadi tidak ada kata-kata bupati mendoakan masyarakat tidak patuh akan kena Covid-19. Yang benar adalah bupati mengatakan tidak akan memberikan sanksi kepada masyarakat karena lebih memilih pendekatan humanis dalam penerapan PSBB, sehingga dengan begitu bupati berharap tumbuhnya kesadaran dari dalam diri masyarakat sendiri untuk hidup sehat dan belajar disiplin,” tandasnya.

Lebih lanjut, Abdul Qodir, menyampaikan bahwa Bupati Malang mengatakan sanksi dalam penerapan PSBB dalam rangka percepatan penanganan covid-19 tidak serta merta mengenyampingkan sisi edukasinya.

“Beliau (Bupati Malang) mempertimbangkan mengambil kebijakan itu dengan mengedepankan sisi edukasi bukan penindakan,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Cha’ Adeng itu mengatakan bupati sadar betul bahwa yang lemah dalam kehidupan bermasyarakat hari ini adalah tumbuhnya kesadaran.

“Jadi untuk hal inilah kemudian bupati memberikan stimulus, supaya kesadaran itu muncul dalam diri masyarakat itu sendiri, tanpa dibayang bayangi oleh ancaman hukum. Kesadaran yang tumbuh lahir dari pikiran-pikiran realistis akan membentuk pola perilaku sosialnya,” ujar Adeng.

Adeng menegaskan sekalipun bupati tidak menerapkan sanksi dalam perbup bagi pelanggar, bukan berarti masyarakat dapat seenaknya beraktifitas. Karena apabila masyarakat tidak disiplin menjalankan aturan PSBB yang tertuang dalam perbup, konsekuensinya adalah tidak menutup kemungkinan akan tertular oleh covid-19.

“Hal ini tolong diartikan masyarakat harus tetap disiplin mematuhi perbup, sebab jika tidak, maka sanksi hukum alam tetap menghantui, apa itu? Ya potensi tertularnya Covid-19,” jelasnya.

“Sikap humanis ini dipilih oleh bupati, bukan karena tidak ada sebab, karena Bupati pada kebijakannya mengikuti instruksi presiden supaya kita memulai hidup berdamai dengan Covid-19, tapi tetap jangan ceroboh, kebersihan harus terjaga,” tambah Adeng lagi.

Ia mengaku telah menghubungi wartawan media online yang salah menafsirkan pernyataan Bupati Malang, karena sudah menimbulkan kontroversi diruang publik dan cukup merugikan bupati.

“Kami dari Tim Media DPC PDI Perjuangan, saat ini juga sudah mencoba menghubungi wartawan yang bersangkutan, untuk melakukan klarifikasi, sebagai pemenuhan hak jawab sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” ujarnya.

Untuk itu, Ia berharap kepada wartawan agar bekerja secara profesional. Terlebih dimasa pandemi Covid-19 ini untuk tidak melakukan pelintiran berita hanya karena mengejar rating.

“Fungsi Pers adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan menyesatkan masyarakat. Sebab jika ada oknum wartawan dalam penulisan berita hanya mengedepankan sensasi publik, tidak menutup kemungkinan kami akan melaporkan media yang bersangkutan ke dewan pers,” tutup Abdul Qodir.(*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait