Disetujui Gubernur Jawa Timur, PSBB Malang Raya Diajukan Ke Kemenkes RI

  • Whatsapp
Foto : Gubernur Jawa Timur setujui penerapan PSBB Malang Raya
Foto : Gubernur Jawa Timur setujui penerapan PSBB Malang Raya

MALANGSATU.ID – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyetujui ajuan dari tiga kepala daerah Malang Raya dan rencana Penerapan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Malang Raya akan segera diajukan ke Kemenkes RI.

Bacaan Lainnya

Gubernur Khofifah mengikuti secara langsung pemaparan tiga kepala daerah dalam pertemuan di Gedung Grahadi Surabaya, Sabtu 9/5/2020.

Hadir pula dalam pemaparan itu, Pangdiv II Kostrad, Danrem 083/Baladhika Jaya, serta Dandim dan Kapolres/Kapolresta se-Malang Raya.

Dr Windu Purnomo, Koordinator Tim Advokasi PSBB dan Surveillance Covid-19 Jatim, menyatakan bahwa dalan kajian PMK 9/2020 tetap jadi pedoman, di mana PSBB memperhatikan jumlah kasus, jumlah kematian, sebaran kasus, serta penularan lokal maupun wilayah. Menjadi kajian terhadap tiga daerah di Malang Raya dan dinyatakan sudah tuntas.

Windu menyampaikan melalui rilis tertulis, mengatakan bahwa scoring dilakukan tidak perdaerah, tapi langsung malang raya.

“Perlu saya sampaikan bahwa scoring tidak per daerah, namun satu kesatuan Malang Raya,” ujarnya, Sabtu, 9/5/2020.

Tim advokasi menghitung kasus keseluruhan di Malang Raya. Di mana total konfirm positif untuk Malang Raya hingga 8 Mei 2020 berjumlah 69 kasus.

“Sejak awal kasus covid-19 di Maret hingga Mei, di Malang Raya terjadi 4 kali periodik peningkatan kasus. Sementara untuk kasus kematian positif covid-19 sejumlah 9 kasus atau 13 persen. Itu lebih tinggi prosentasenya dibanding prosentase nasional,” tambahnya.

Windu menyampaikan bahwa lonjakan kasus, kematian dan sebaran semuanya memang terlihat banyak dari Kabupaten Malang. Namun, tim advokasi tetap melihat keseluruhan, yakni Malang Raya yang merupakan kesatuan wilayah epidemologi karena mobilitas warga 3 (tiga) daerah ini juga tak ada batasan.

“Maka kembali kami menghitung dalam satu kesatuan wilayah, dan Malang Raya terekomendasikan untuk dilaksanakannya PSBB,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa lewat rilis tertulis menyampaikan bahwa dalam scoring ada tiga klaster.

“Ada tiga klaster skoring, apabila pada range 0-5 maka rekomendasinya hanya penetapan karantina individu, range skor 6-7 maka rekomendasi bisa PSBB dan juga tidak, namun bila sudah masuk skor 8-10 maka rekomendasi harus PSBB. Dan Malang Raya skornya mentok, ada pada skoring 10 sehingga ya harus PSBB,” ujarnya.

Gubernur menambahkan, selama berkas lengkap, maka hari ini atau Minggu pengajuan PSBB bisa dilanjutkan Kementerian RI selaku pengambil keputusan akhir. Sehingga diharapkan Senin (11/4) sudah ada jawaban dari Kemenkes.

Dari hasil paparan 3 Kepala Daerah Malang Raya, tinggal Kabupaten Malang yang diminta Gubernur untuk melengkapi berkas.

“Pada dasarnya kita sepakat, mengajukan ini ke kemenkes. Tinggal menunggu kelengkapan berkas dari Kabupaten (Malang). Detail plan akan disusun, termasuk Pergub. Bila minggu naik, senin dari kementerian harapannya ada respon segera. Setelahnya diikuti dengan fase sosialisasi berlanjut tindakan dan sanksi,” pungkasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait