Bupati Malang Siapkan Anggaran Rp 312 Miliar untuk PSBB

  • Whatsapp
Foto : Bupati Malang saat akan mengikuti rakor PSBB dengan Gubernur
Foto : Bupati Malang saat akan mengikuti rakor PSBB dengan Gubernur

MALANGSATU.ID – Persetujuan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Malang Raya sudah sampaikan dihadapan tiga Keplaa Daerah Malang Raya pada Rapat Koordinasi yang dilaksankaan di Gedung Grahadi Surabaya, Sabtu 9/5/2020.

Bacaan Lainnya

Kemudian akan diajukan kepada Kementerian Kesehatan RI.

Menanggapi persetujuan Gubernur Jatim, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang sudah bersiap-siap menggelontorkan sejumlah anggaran untuk masyarakat yang terdampak.

Hal ini disampaikan oleh Bupati Malang, HM Sanusi, menyampaikan jika Kabupaten Malang sudah mempersiapkan anggaran sejumlah Rp 312 miliar untuk 3 bulan.

“Anggaran logistiknya kita siapkan Rp 312 miliar untuk 3 bulan. Jadi setiap bulannya ada Rp 104 miliar,” ujarnya.

Buoati Malang, HM Sanusi mengatakan, anggaran tersebut akan berbentuk bantuan berupa beras 20 kg untuk setia Kepala Keluarga (KK).

“Nanti ada 520 ribu KK yang berhak menerima bantuan beras,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Malan mengatakan bahwa nantinya hanya 10 kecamatan yang melaksanakan PSBB.

“Kita PSBB nya parsial. Jadi yang kecamatannya masih hijau tidak kita ikutkan. Sementara yang masih hijau ada 23 kecamatan, dan yang merah ada 10 kecamatan,” ungkapnya.

Bupati Malang menmabahkan bahwa untuk pelaksanaan PSBB masih menunggu SK dari Kementerian Kesehatan.

“Alurnya kan demikian, usulan diajukan dulu ke Gubernur kemudian dilanjutkan ke Kementerian Kesehatan. Biasanya tiga hari setelah Kementerian Kesehatan menerima usulan, mereka menerbitkan SK,” tambahnya.

Buoati Malang melanjutkan bahwa berdasarkan SK itu juga nanti dapat dilihat kapan waktunya PSBB diterapkan. Dirinya juga tidak bisa memastikan berapa lama PSBB Malang Raya diterapkan.

“Kalau cukup 14 hari ya 14 hari, tidak ada perpanjangan. Tapi kalau butuh perpanjangan ya diperpanjang,” ujarnya.

Begitu juga terkia teknis pelaksanaan, pihaknya juga menunggu SK dari Kementerian Kesehatan. Menurut Bupati Malang, saat PSBB diterapkan maka tidak boleh ada pendatang masuk Malang Raya. Kendaraan dari luar daerah harus kembali.

“Kecuali Warga Malang Raya ya, tidak ada aturan pembatasan,” tandasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait