Bupati Malang Bentuk Pansel Sekda, JSI: Sekda Lawas Dilarang Intervensi

  • Whatsapp
Foto : Presiden JSI, Abdul Qodir
Foto : Presiden JSI, Abdul Qodir

MALANGSATU.ID – Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang yang digagas Bupati Malang, HM Sanusi, dinilai sebagai pilihan tepat sesuai amanat Undang-undang.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut ditegaskan Presiden Jaringan Satu Indonesia (JSI), Abdul Qodir, saat merespon terkait kebijakan Bupati yang berujung polemik.

“Langkah Bupati Sanusi membentuk Pansel pergantian Sekda tidak perlu melibatkan Baperjakat sudah tepat. Sebab selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), Bupati memiliki wewenang penuh dalam pengangkatan pejabat birokrasi di lingkungan Pemkab Malang,” tegasnya, Jumat 8/5/2020.

Pria yang karib disapa Adeng itu menambahkan, kebijakan Bupati tersebut sudah sesuai sebagaimana bunyi UU ASN, Pasal 108 ayat 3, Pasal 115 ayat 1-5, bagian ketiga tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi di Instansi daerah.

Ketika bicara jabatan Sekda, lanjut Adeng, landasan utamanya yaitu UU 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam UU tersebut, paragraf pertama pasal 53 mengatur tentang Pejabat Pembina Kepegawaian.

“Substansinya Bupati adalah PPK yang didapatkan langsung dari Presiden. Jadi wewenang atribusi yang dimiliki Bupati tidak bisa diintervensi oleh pihak mana pun. Apalagi oleh Sekda yang sudah masuk masa pensiun” kata Adeng meyakinkan.

Menurut dia, solusi akhir dari polemik ini ada pada keseriusan dan ketegasan Bupati Sanusi. Bupati dianggap sebagai pejabat yang berwenang penuh membentuk tim seleksi dan memilih Sekda untuk mendampingi pekerjaan kedinasan. Kemudian Bupati mengusulkan satu di antara tiga ASN yang lolos seleksi kepada Presiden melalui Gubernur Jawa Timur.

Dijelaskan Adeng, tata cara pengangkatan Sekda merujuk pada Undang-undang Dasar 1945 yang menerangkan posisi otonomi daerah, usulan Bupati melalui Gubernur adalah bersifat koordinatif.

“Di situ negara kita adalah negara unitaris yang berdesentralisasi. Kemudian pasal 18 ayat 1 sampai 7 itu, bentuk desentralisasi itu tidak bertingkat. Provinsi itu bukan atasan kabupaten,” ujarnya.

“Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Semuanya clear dan transparan. Apa lagi yang mau diperdebatkan? Jalan aja terus,” imbuhnya lagi.

Adeng menyayangkan jika masih ada yang masih bermain di ranah pemilihan ini. Perlu adanya rasa malu dan tahu diri yang tertancap.

Jabatan Sekda, masih kata Adeng, adalah jabatan strategis dalam pemerintahan daearah yang tidak boleh mengalami kekosongan.

“Ingat, jabatan Sekda itu jabatan karir bukan jabatan politis. Jadi gak perlu bermanuver,” paparnya.

Ia berharap, Bupati Sanusi bersikap bijaksana dalam menjalankan wewenang ini. Tidak bisa lantas memilih berdasarkan “suka-suka Gue”. Bupati wajib mendengarkan saran dan masukan para tokoh karena pemerintah akan berjalan ketika mendapat legitimasi dan kekuatan sosial.

JSI juga mendesak DPRD untuk mengawasi proses seleksi ini. Kata Adeng, Sekda terpilih harus memenuhi kriteria yang disyaratkan UU. “Jangan lantas Sekda terpilih berdasarkan kedekatan emosional terhadap Bupati, karena sekalipun Sekda jabatan karir, pada prakteknya tidak menutup kemungkinan dijadikan jembatan kongkalikong untuk memuluskan agenda politik kelompok tertentu,” tutupnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait