Bertemu Bupati Malang, Anggota DPRD Jatim Lakukan Monitoring Bansos

  • Whatsapp
Foto : Bupati Malang terima kunjungan DPRD Jatim
Foto : Bupati Malang terima kunjungan DPRD Jatim

MALANGSATU.ID – Bupati Malang, HM Sanusi menerima kunjungan dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, antara lain Wakil Ketua Komisi E, untuk melakukan monitoring pendataan tentang pengalokasian bantuan jaring pengaman sosial bagi masyarakat Kabupaten Malang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang terdampak adanya wabah Covid-19, Jumat 8/5/2020.

Bacaan Lainnya

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tersebut adalah wakil ketua komisi E, Hikmah Bafaqih dan anggota, Sri Untari, keduanya merupakan Wakil dari dapil Malang Raya.

Dalam monitoring tersebut, kedua anggota DPRD Jatim tersebut mengkomunikasikan apa yang menjadi kekurangan Pemkab Malang dlaam melakukan distribusi bantuas sosial.

Sedangkan, langkah penyaluran bantuan sosial dan penanganan penyebaran Covid-19 oleh Pemkab yang dinilai sudah bagus, mendapat support dari Hikmah dan Untari yang sekaligus memberikan solusi-solusi agar pengalokasian bantuan jaringan sosial ini berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Hikmah Bafaqih menyampaikan adanya laporan dan keluhan dari masyarakat terkait distribusi bansos.

“Pasalnya, kami sempat mendapati laporan terkait ada keluhan dari warga ketika dalam penyaluran bantuan itu ada yang luput, ada datanya tidak pas, dan ada yang terlambat”, ujarnya.

Sementara itu, Bupati Malang menyampaikan bahwa Dinas Sosial sebagai pelaksana distribusi bansos,
akan ditingkatkan penyalurannya dan akuntabilitasnya.

“Agar merata, solusinya yakni sesuai hasil rapat dengan Forkopimda, data dari Dukcapil ada 860 ribu KK se Kabupaten Malang, akan dipetakan lagi dengan memetakan masyarakat statusnya kaya, karena jumlahnya lebih sedikit mungkin hanya di angka 20 persen. Jadi, tinggal dikurangi dan ditemukan data terbaru dari jumlah status masyarakat yang miskin atau tidak mampu,” jelasnya.

Bupati Malang, HM Sanusi, mengatakan, kalau pemetaan dan pendataan ulang itu dilakukan semuanya atau 100 persen, membutihkan waktu sekitar sebulan atau lebih.

‘’Petugas yang menyalurkan bantuan sosial itu tinggal mengurangi angka warga yang mampu, sehingga ditemukan data yang layak dibantu”, ujarnya.

Saat ini, Pemkab Malang menganggarkan bantuan untuk sementara 520 KK se Kabupaten Malang. Indikator yang tidak layak itu orangnya kecukupan, punya mobil, masih ada penghasilan, dan PNS.

“Kalau GTT, guru mengaji, guru PAUD/RA/TK/ , semuanya akan dikasih. Untuk bantuan telur yang akan mengemas ini Kepala Desa dan relawan di masing-masing desa,” pungkasnya. (*)

Pondok Pesantren di Malang

Pos terkait